Sinyal Bahaya Sektor Keuangan RI Menyala, Analis: Sedang Berjalan Tanpa Nakhoda di Tengah Badai

Kedua, Productive Safety Net. Fiskal harus bergeser dari bansos konsumtif menuju bantuan produktif. Transformasi subsidi menjadi alokasi belanja produktif bagi kelas bawah dan menengah adalah keharusan untuk keluar dari middle-income trap.

Ketiga, Kedaulatan dan Kemandirian Fiskal. Fiskal harus menjadi alat proteksi industri dalam negeri dan investasi pada kedaulatan pangan serta energi (benih, pupuk, teknologi) agar tidak bergantung pada modal asing yang fluktuatif.

Keempat, Transparansi dan Akuntabilitas. Sistem perpajakan tidak boleh hanya menjadi alat "berburu di kebun binatang". Harus ada transparansi di mana kelompok super-kaya berkontribusi lebih besar, didukung oleh pengawasan publik yang ketat untuk meminimalisir kebocoran proyek strategis.

Melihat kegagalan pencapaian target dan lemahnya koordinasi di tengah krisis, Menteng Kleb menegaskan bahwa perbaikan kebijakan saja tidak lagi cukup. Dibutuhkan langkah drastis untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan rakyat.

"Sebagai solusi jangka pendek yang mendesak, Presiden harus segera melakukan evaluasi total dan mengganti jajaran menteri ekonomi, termasuk Menteri Keuangan. Kepemimpinan saat ini telah kehilangan relevansi dan gagal menjawab tantangan zaman. Tanpa penyegaran figur Menteri Bidang Ekonomi tersebut, Indonesia akan terus terjebak dalam risiko fiskal yang lebih tinggi dengan hasil pertumbuhan yang medioker," kata Kusfiardi.

"Indonesia tidak lagi butuh mereka yang hanya piawai berteori secara akademik atau sekadar berjanji di panggung politik. Kita membutuhkan 'Otoritas Fiskal' yang mampu menyeimbangkan disiplin anggaran dengan keberanian intervensi ekonomi untuk rakyat kecil guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," tutup Kusfiardi.