Legislator: Pernyataan Ahok Membuka Kegagalannya Sendiri
Jum'at, 18 September 2020 - 20:11 WIB
loading...
Pernyataan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok via Youtube POIN, dinilai justru membuka kegagalannya sendiri. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok via Youtube POIN, dinilai justru membuka kegagalannya sendiri. Pasalnya UU tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI HM Ridwan Hisjam.
“Sama artinya dia mengkritik diri sendiri dan membuka kegagalan sendiri. Karena sebagai Komisaris Utama, seharusnya dia ikut bertanggung jawab. Kenapa malah bikin kritik macam-macam. Atau, jangan-jangan Ahok tidak tahu UU-nya itu,” kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (18/9/2020).
(Baca Juga: Haruskah Ahok Dipecat? )
Ridwan mengingatkan, bahwa Ahok juga turut mengesahkan rencana program dan anggaran Pertamina 2020. Dengan demikian, ketika misalnya Pertamina merugi pada semester pertama 2020, Ahok harusnya juga ikut bertanggung jawab. Sebab, Ahok sudah menjabat sebelum kerugian terjadi.
Terkait tanggung jawab yang sama antara Komisaris dan Direksi, Ridwan menyebut, jika Komisaris sudah diberhentikan, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus diberikan hak untuk melepaskan tanggung jawabnya. Karena jika tidak dilepaskan haknya, dan ternyata terdapat masalah, Komisaris bisa terkena pidana.
“Itu bukti dari UU yang menyatakan bahwa Komisaris dan Direksi mempunyai tanggung jawab yang sama,” jelas Ridwan.
Menurut Ridwan, sikap Ahok kurang beretika tersebut bisa mengganggu posisi Pertamina di pasar global. “Padahal Pertamina banyak berhubungan dengan multi international company. Pertamina juga mengeluarkan bond yang dijual di internasional. Nah, manajemen yang tidak solid ini kan bisa menjatuhkan nilai Pertamina,” kata Ridwan memisalkan.
“Sama artinya dia mengkritik diri sendiri dan membuka kegagalan sendiri. Karena sebagai Komisaris Utama, seharusnya dia ikut bertanggung jawab. Kenapa malah bikin kritik macam-macam. Atau, jangan-jangan Ahok tidak tahu UU-nya itu,” kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (18/9/2020).
(Baca Juga: Haruskah Ahok Dipecat? )
Ridwan mengingatkan, bahwa Ahok juga turut mengesahkan rencana program dan anggaran Pertamina 2020. Dengan demikian, ketika misalnya Pertamina merugi pada semester pertama 2020, Ahok harusnya juga ikut bertanggung jawab. Sebab, Ahok sudah menjabat sebelum kerugian terjadi.
Terkait tanggung jawab yang sama antara Komisaris dan Direksi, Ridwan menyebut, jika Komisaris sudah diberhentikan, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus diberikan hak untuk melepaskan tanggung jawabnya. Karena jika tidak dilepaskan haknya, dan ternyata terdapat masalah, Komisaris bisa terkena pidana.
“Itu bukti dari UU yang menyatakan bahwa Komisaris dan Direksi mempunyai tanggung jawab yang sama,” jelas Ridwan.
Menurut Ridwan, sikap Ahok kurang beretika tersebut bisa mengganggu posisi Pertamina di pasar global. “Padahal Pertamina banyak berhubungan dengan multi international company. Pertamina juga mengeluarkan bond yang dijual di internasional. Nah, manajemen yang tidak solid ini kan bisa menjatuhkan nilai Pertamina,” kata Ridwan memisalkan.
Lihat Juga :
