Rupiah Berantakan Sentuh Rp17.500, Pengusaha Cemaskan Kelangsungan Bisnis

JAKARTA - Kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) hingga menjebol ambang batas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) kini memantik keresahan yang serius di kalangan pelaku bisnis. Merespons pelemahan rupiah ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani menekankan situasi tersebut layaknya external shock (guncangan eksternal).

Terangnya, pelemahan kurs rupiah semakin membebani struktur ongkos produksi, kelancaran arus kas korporasi, sampai dengan keberanian pengusaha dalam mengambil keputusan ekspansi. Dalam pandangan Shinta, anjloknya performa mata uang Garuda ini secara otomatis mengerek beban biaya impor, terlebih mengingat tulang punggung industri nasional sejatinya masih sangat bersandar pada pasokan bahan baku dari negara lain.

Untuk saat ini saja, kurang lebih 70% bahan baku untuk sektor manufaktur masih harus didatangkan dari luar negeri, di mana komponen bahan baku tersebut menyumbang porsi krusial hingga 55% di dalam postur biaya produksi perusahaan.

Baca Juga: Rupiah Ambruk hingga Rp17.500 per Dolar AS, BI Buka Suara

“Dengan demikian, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah,” ujar Shinta dalam keterangannya dikutip Rabu (13/5/2026).



Lebih jauh ia memaparkan, sektor-sektor usaha yang paling rentan terpukul oleh rentetan tekanan ini merupakan kelompok industri yang tingkat ketergantungan impornya teramat tinggi, sebut saja industri petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, sampai dengan sektor manufaktur yang digerakkan oleh sumber energi.

Baca Juga: Susul Pelemahan Rupiah, IHSG Tersungkur ke 6.858 Sore Ini

Ia mengambil contoh konkret, di mana melambungnya harga nafta yang bertindak sebagai bahan baku esensial bagi industri plastik sukses memicu lonjakan harga resin hingga menyentuh angka puluhan persen.

Realitas di lapangan ini pada akhirnya menciptakan efek domino atau dampak berantai yang menghantam industri kemasan serta rupa-rupa sektor hilir yang lain.

“Situasi ini menunjukkan adanya cost-push inflation pressure yang tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi memiliki efek transmisi yang luas ke seluruh rantai pasok,” imbuh Shinta.

Di saat bersamaan, Apindo turut menyoroti fakta bahwa menguatnya kedudukan dolar AS secara tak langsung akan membengkakkan beban kewajiban finansial perusahaan dalam bentuk valuta asing, entah itu dilihat dari sisi pembayaran bunga pinjaman maupun cicilan pokok utangnya. Sehingga hal ini berimbas langsung pada bagaimana perusahaan memanajemen cash flow mereka dan secara otomatis menaikkan profil risiko korporasi yang bersangkutan.

Membuat situasi kian pelik, para pengusaha rupanya tidak dibekali ruang gerak yang memadai untuk sekadar menaikkan harga jual produk di pasaran, lantaran daya beli masyarakat yang sedang lesu-lesunya. Sebagai konsekuensi logisnya, porsi terbesar dari himpitan biaya tak terduga tersebut mau tidak mau harus ditelan dan diserap langsung oleh kantong perusahaan.

“Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga terbatas, sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Ini yang kemudian menekan margin dan memengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Meskipun tengah terjepit, Shinta memberikan penegasan bahwa pelaku industri sebenarnya amat memahami jika tekanan luar biasa yang menimpa rupiah ini bukanlah semata-mata masalah internal domestik, melainkan sebuah imbas dari dinamika perekonomian global yang jauh lebih luas.

Naiknya imbal hasil atau yield US Treasury sebagai buntut dari kebutuhan pembiayaan fiskal negara Amerika Serikat, yang kini diperparah oleh eskalasi tensi geopolitik Timur Tengah ini telah mengarahkan arus realokasi modal global berbondong-bondong merapat pada aset-aset yang berbasis dolar AS.

Rentetan kondisi global tersebut kemudian memicu tekanan nilai tukar yang hampir merata menimpa seluruh negara berkembang, tak terkecuali Indonesia, melalui fenomena melonjaknya capital outflow (aliran modal keluar) sekaligus tekanan berat terhadap iklim pasar keuangan. Himpitan semacam ini diproyeksikan masih menyimpan potensi untuk terus berlanjut selama faktor-faktor pemicu di tingkat global belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Merespons kebijakan otoritas moneter, Apindo turut memberikan penilaian terhadap langkah Bank Indonesia (BI) yang tetap menahan suku bunga acuannya di level 4,75%. Dimana sikap tersebut dianggap sebagai wujud nyata dari kehati-hatian kebijakan atau policy prudence demi merawat stabilitas makroekonomi serta menjaga tingkat kepercayaan pelaku pasar.

Kendati demikian, Shinta kembali menegaskan bahwa sekadar menjaga stabilitas rupanya masih belumlah cukup memadai. Di tengah situasi di mana pusaran tekanan eksternal kian menukik dalam, sangat dibutuhkan adanya sebuah koordinasi kebijakan yang jauh lebih solid antarlembaga, baik itu yang menyangkut kebijakan moneter, kebijakan fiskal, maupun intervensi di sektor riil, agar pilar kepercayaan pasar serta dunia usaha tidak sampai runtuh.

"Pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini bahkan telah menyentuh level psikologis baru di Rp 17.300 per dolar AS tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha, dan perlu direspons secara serius dan terkoordinasi karena secara paralel terus menciptakan level baru all time low," tukasnya.