Stok Ikan Melimpah, KNMP Dapat Kembalikan Kejayaan Papua sebagai Lumbung Tuna
Minggu, 17 Mei 2026 - 13:45 WIB
loading...
A
A
A
Robert juga mengungkap sejarah kejayaan industri perikanan Papua melalui kehadiran BUMN yakni PT Usaha Mina di Sorong yang pada masanya mampu mengekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang.
“Dulu di Sorong ada Usaha Mina. Itu perusahaan negara yang ekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang. Setelah berubah menjadi Perikanan Nusantara lalu merger ke Perindo di bawah holding ID Food, akhirnya berhenti beroperasi. Padahal dermaganya siap, lokasinya sangat strategis dan potensinya besar,” lanjutnya.
Robert menjelaskan, PT Usaha Mina pada masa lalu memiliki banyak cabang di sentra-sentra perikanan nasional seperti Sorong, Bacan, Ternate, Fakfak, Ambon, Gorontalo, Luwuk hingga Makassar. Menurutnya, jejak pembangunan industri perikanan era tersebut harus dihidupkan kembali melalui sinergi KKP dan Kementerian BUMN. Baca juga: Indonesia Produsen Tuna Terbesar di Dunia, Sumbang 20% Produksi Global
Robert mengungkapkan lemahnya pengawasan di kawasan perairan terluar Papua juga membuat wilayah itu rawan praktik illegal fishing. Ia bahkan menunjukkan adanya kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, sebagai bukti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal.
Keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP membuat pengawasan di kawasan perbatasan perairan Papua belum optimal. Karena itu, ia mendorong penempatan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.
“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” tandasnya.
“Dulu di Sorong ada Usaha Mina. Itu perusahaan negara yang ekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang. Setelah berubah menjadi Perikanan Nusantara lalu merger ke Perindo di bawah holding ID Food, akhirnya berhenti beroperasi. Padahal dermaganya siap, lokasinya sangat strategis dan potensinya besar,” lanjutnya.
Robert menjelaskan, PT Usaha Mina pada masa lalu memiliki banyak cabang di sentra-sentra perikanan nasional seperti Sorong, Bacan, Ternate, Fakfak, Ambon, Gorontalo, Luwuk hingga Makassar. Menurutnya, jejak pembangunan industri perikanan era tersebut harus dihidupkan kembali melalui sinergi KKP dan Kementerian BUMN. Baca juga: Indonesia Produsen Tuna Terbesar di Dunia, Sumbang 20% Produksi Global
Robert mengungkapkan lemahnya pengawasan di kawasan perairan terluar Papua juga membuat wilayah itu rawan praktik illegal fishing. Ia bahkan menunjukkan adanya kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, sebagai bukti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal.
Keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP membuat pengawasan di kawasan perbatasan perairan Papua belum optimal. Karena itu, ia mendorong penempatan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.
“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
