Anggaran Dipangkas, Purbaya Minta Jangan Menyalahkan MBG Lagi: Presiden Sedang Perbaiki

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa pemerintah tengah melakukan langkah penghematan terukur terhadap alokasi anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) . Kebijakan efisiensi ini diambil sebagai bagian dari strategi penataan ulang manajemen belanja program agar menjadi jauh lebih tepat sasaran.

Purbaya memaparkan, bahwa pagu anggaran MBG untuk tahun ini disesuaikan menjadi Rp268 triliun untuk sementara waktu. Angka tersebut terpangkas dari target alokasi awal yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp335 triliun.

Hingga akhir April 2026, realisasi serapan anggaran MBG dilaporkan telah berjalan sebesar Rp75 triliun atau setara dengan 22,4% dari keseluruhan total kebutuhan anggaran. Baca Juga: Tak Tepat Kaitkan Utang Pemerintah dengan MBG, Pakar: Cara Berpikir Fiskal Terlalu Dangkal

"Penghematan- penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut," jelas Purbaya dalam koferensi pers APBN KITA, Selasa (19/5/2026).



Purbaya menambahkan, bahwa nominal penyesuaian tersebut masih berpotensi untuk bergerak dinamis ke depan seiring dengan proses kalkulasi yang terus berjalan.

"268 triliun untuk sementara. Angkanya itu dulu. Tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," paparnya merujuk pada transkrip evaluasi anggaran.

Menkeu Purbaya menegaskan, bahwa langkah efisiensi ini sekaligus menjadi jawaban konkret pemerintah atas berbagai masukan dan evaluasi yang datang dari publik serta para pengamat ekonomi. Pemerintah memastikan diri sangat terbuka terhadap ruang perbaikan mutu program instan ini.

Baca Juga: Prabowo Tak Paksa Anak Orang Kaya yang Tidak Butuh MBG

"Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Kita sedang, Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Jadi bukan imun terhadap masukan," kata Purbaya.

Kendati kebijakan pemangkasan anggaran lanjutan masih terus digodok, Kemenkeu menjamin bahwa proses rasionalisasi biaya ini sama sekali tidak akan mengorbankan kualitas konsumsi nutrisi maupun memotong target jumlah anak sekolah yang berhak menerima manfaat.

Fokus utama reformasi ini murni menyasar pada kebocoran operasional dan optimalisasi manajemen distribusi.

"Cuman Bapak itu, Bapak kita itu Pak Presiden sedang menghitung gimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu," ungkap Purbaya.

Meskipun sedang berada dalam fase pengetatan kuota anggaran, Purbaya memastikan implementasi program di lapangan tetap bergerak masif dan berjalan sesuai koridor teknis.

Dengan realisasi belanja yang telah menyentuh Rp75 triliun per akhir April 2026, ekosistem penyaluran makanan bernutrisi ini terbukti telah mampu menjangkau hingga 61,96 juta jiwa penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.

Kelancaran distribusi logistik dan pemenuhan porsi makanan tersebut saat ini disokong penuh oleh jaringan operasional yang terintegrasi di bawah kendali 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).