Purbaya Bocorkan Perusahaan Diduga Lakukan Underinvoicing CPO, Siapa Saja?
Selasa, 26 Mei 2026 - 16:58 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/Anggie Ariesta
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor (under-invoicing) komoditas minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang melibatkan 10 eksportir besar di Indonesia. Praktik ini diduga dilakukan secara sistematis dan berpotensi merugikan penerimaan negara.
"Nama-namanya belum bisa kami sebutkan karena proses hukum, tapi ada sekitar 10 eksportir terbesar, campuran perusahaan lokal dan asing," ujar Purbaya, Selasa (26/5/2026).
Baca Juga: Purbaya Tunda Insentif Pajak Kendaraan Listrik Satu Bulan
Purbaya mengonfirmasi bahwa sejumlah perusahaan besar seperti Wilmar dan Salim Ivomas Pratama masuk dalam daftar indikasi, sementara beberapa nama lain masih dalam proses verifikasi lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa pengungkapan identitas lengkap perusahaan akan dilakukan sesuai dengan perkembangan proses hukum.
Dia menjelaskan, investigasi yang dilakukan pemerintah menemukan indikasi kuat adanya pengalihan dokumen perdagangan melalui perusahaan perantara di luar negeri, khususnya di Singapura. Modus ini dilakukan dengan mencatat transaksi ekspor pada harga yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Dalam praktiknya, dokumen ekspor diarahkan ke perusahaan bayangan sebelum barang dikirim ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat. Meski jalur pengiriman fisik tidak berubah, perbedaan dokumen menyebabkan nilai ekspor tercatat lebih rendah di dalam negeri.
Akibatnya, kewajiban pembayaran pajak dan royalti yang seharusnya diterima negara menjadi berkurang signifikan. Purbaya memperkirakan selisih nilai akibat praktik tersebut bisa mencapai sekitar 50% dari nilai transaksi riil.
Baca Juga: Purbaya Lapor Prabowo, Ada 10 Perusahaan Diduga Manipulasi Harga Ekspor CPO
Untuk mengungkap kasus ini, Kementerian Keuangan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam menganalisis kesesuaian data manifes kapal dan dokumen kepabeanan internasional. Hasil analisis tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.
Dari hasil penelusuran, pemerintah awalnya memeriksa sekitar 20 perusahaan eksportir. Namun, fokus penyelidikan dipersempit pada 10 perusahaan dengan nilai transaksi terbesar yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara.
"Nama-namanya belum bisa kami sebutkan karena proses hukum, tapi ada sekitar 10 eksportir terbesar, campuran perusahaan lokal dan asing," ujar Purbaya, Selasa (26/5/2026).
Baca Juga: Purbaya Tunda Insentif Pajak Kendaraan Listrik Satu Bulan
Purbaya mengonfirmasi bahwa sejumlah perusahaan besar seperti Wilmar dan Salim Ivomas Pratama masuk dalam daftar indikasi, sementara beberapa nama lain masih dalam proses verifikasi lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa pengungkapan identitas lengkap perusahaan akan dilakukan sesuai dengan perkembangan proses hukum.
Dia menjelaskan, investigasi yang dilakukan pemerintah menemukan indikasi kuat adanya pengalihan dokumen perdagangan melalui perusahaan perantara di luar negeri, khususnya di Singapura. Modus ini dilakukan dengan mencatat transaksi ekspor pada harga yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Dalam praktiknya, dokumen ekspor diarahkan ke perusahaan bayangan sebelum barang dikirim ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat. Meski jalur pengiriman fisik tidak berubah, perbedaan dokumen menyebabkan nilai ekspor tercatat lebih rendah di dalam negeri.
Akibatnya, kewajiban pembayaran pajak dan royalti yang seharusnya diterima negara menjadi berkurang signifikan. Purbaya memperkirakan selisih nilai akibat praktik tersebut bisa mencapai sekitar 50% dari nilai transaksi riil.
Baca Juga: Purbaya Lapor Prabowo, Ada 10 Perusahaan Diduga Manipulasi Harga Ekspor CPO
Untuk mengungkap kasus ini, Kementerian Keuangan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam menganalisis kesesuaian data manifes kapal dan dokumen kepabeanan internasional. Hasil analisis tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.
Dari hasil penelusuran, pemerintah awalnya memeriksa sekitar 20 perusahaan eksportir. Namun, fokus penyelidikan dipersempit pada 10 perusahaan dengan nilai transaksi terbesar yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara.
(nng)
Lihat Juga :
