Dapat 'Duit' Rp45 T, ke Mana Saja Menhub Budi Akan Menghabiskannya?
loading...
Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa total pagu anggaran Kemenhub untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp45,66 triliun. Jumlah anggaran itu tidak mengalami perubahan, sesuai keputusan rapat terkait RAPBN 2021 sebelumnya pada tanggal 16 September 2020.
"Dari pagu anggaran tersebut, kami memiliki beberapa kegiatan yang berada dalam kategori high priority atau prioritas tinggi," ujar Budi dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (22/9/2020).
Sebanyak empat program telah disiapkan untuk mengalokasikan pagu anggaran tersebut. Untuk program pembangunan infrastruktur dan konektivitas dialokasikan sebesar Rp33,9 triliun, atau sebesar 74,36%. ( Baca juga:Bermodal Rp244 M, Tahun Depan Menteri Erick Kejar Setoran BUMN Rp413 T )
"Kemudian dukungan manajemen sebesar Rp9,5 triliun atau 20,81%," terang Budi.
Diikuti dengan program riset dan inovasi IPTEK sebesar Rp112 miliar (0,25%) dan program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp2 triliun (4,59%).
Selain itu, Budi juga menjawab salah satu keinginan Komisi V DPR, yaitu memprioritaskan program padat karya. Dia memastikan bahwa program tersebut telah dipastikan alokasinya sebagai salah satu prioritas.
"Memang harusnya kita memprioritaskan program padat karya dan juga pemulihan sektor riil, yang akan saya dan kita lakukan agar dana pembangunan ini dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya. ( Baca juga:Viral, Acara TV Denmark Tampilkan Orang Dewasa Telanjang di Depan Anak Sekolah )
Dia menambahkan, kegiatan-kegiatan tersebut harus memenuhi kriteria kesiapan, antara lain kegiatan baru, kegiatan lanjutan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana.
"Untuk memaksimalkan alokasi anggaran, kami juga mengalokasikan dananya ke ke beberapa unit kerja dengan rincian Sekretariat Jenderal Rp716 miliar, Irjen Rp121 miliar, Dirjen Darat Rp7,6 triliun, Dirjen Laut Rp11,4 triliun, Dirjen Udara10,5 triliun, Dirjen Kereta Api Rp11,1 triliun, BPSDM Rp3,5 triliun, dan BPTJ Rp350 miliar," pungkas Budi.
"Dari pagu anggaran tersebut, kami memiliki beberapa kegiatan yang berada dalam kategori high priority atau prioritas tinggi," ujar Budi dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (22/9/2020).
Sebanyak empat program telah disiapkan untuk mengalokasikan pagu anggaran tersebut. Untuk program pembangunan infrastruktur dan konektivitas dialokasikan sebesar Rp33,9 triliun, atau sebesar 74,36%. ( Baca juga:Bermodal Rp244 M, Tahun Depan Menteri Erick Kejar Setoran BUMN Rp413 T )
"Kemudian dukungan manajemen sebesar Rp9,5 triliun atau 20,81%," terang Budi.
Diikuti dengan program riset dan inovasi IPTEK sebesar Rp112 miliar (0,25%) dan program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp2 triliun (4,59%).
Selain itu, Budi juga menjawab salah satu keinginan Komisi V DPR, yaitu memprioritaskan program padat karya. Dia memastikan bahwa program tersebut telah dipastikan alokasinya sebagai salah satu prioritas.
"Memang harusnya kita memprioritaskan program padat karya dan juga pemulihan sektor riil, yang akan saya dan kita lakukan agar dana pembangunan ini dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya. ( Baca juga:Viral, Acara TV Denmark Tampilkan Orang Dewasa Telanjang di Depan Anak Sekolah )
Dia menambahkan, kegiatan-kegiatan tersebut harus memenuhi kriteria kesiapan, antara lain kegiatan baru, kegiatan lanjutan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana.
"Untuk memaksimalkan alokasi anggaran, kami juga mengalokasikan dananya ke ke beberapa unit kerja dengan rincian Sekretariat Jenderal Rp716 miliar, Irjen Rp121 miliar, Dirjen Darat Rp7,6 triliun, Dirjen Laut Rp11,4 triliun, Dirjen Udara10,5 triliun, Dirjen Kereta Api Rp11,1 triliun, BPSDM Rp3,5 triliun, dan BPTJ Rp350 miliar," pungkas Budi.
(uka)
Explore More