Delapan Fraksi Setujui RUU PFII, Indonesia Didorong Jadi Pusat Keuangan Global

Purbaya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi XI, serta Panitia Kerja (Panja) RUU PFII dinilai telah membahas rancangan undang-undang tersebut secara konstruktif, produktif, dan efektif. Menurut dia, sinergi antara pemerintah dan DPR menjadi fondasi penting dalam membangun sistem keuangan nasional yang semakin kompetitif.

RUU PFII merupakan amanat Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi ini menjadi dasar pembentukan kawasan khusus PFII yang didukung kelembagaan independen berstandar internasional untuk menunjang aktivitas sektor keuangan dan bisnis global.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Bangun Pusat Finansial di Bali, PP Ditargetkan Rampung Agustus

Pemerintah menilai keberadaan PFII akan mempercepat pendalaman pasar keuangan, mendorong diversifikasi instrumen pembiayaan, serta meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi internasional. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global.

Melalui akun Instagram resminya, Kementerian Keuangan kembali menegaskan bahwa pembentukan PFII diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional melalui pengembangan pusat keuangan internasional yang berdaya saing, peningkatan peran sektor keuangan dalam pembangunan, serta perluasan peluang ekonomi guna memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.