1.500 Pekerja Tekstil Terancam Kena PHK, Said Iqbal Ungkap Lokasinya
Kamis, 23 Juli 2026 - 07:22 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Said, penanganan cepat dari pemerintah sangat mendesak agar kelangsungan hidup ribuan buruh terjamin tanpa mengganggu operasional bisnis perusahaan. Baca Juga: PHK Masih Terus Berlanjut, 30.000-an Karyawan Jadi Korban
"Saya akan melaporkan persoalan ini kepada Ketua Satgas PHK agar segera dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Negara harus hadir ketika perusahaan menghadapi kesulitan dan para pekerja terancam kehilangan mata pencahariannya," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Said Iqbal dijadwalkan melakoni kunjungan kerja ke PT Victoria Apparel di Semarang dan PT Samwon di Jepara pada Senin, 27 Juli 2026. Peninjauan lapangan ini ditujukan untuk memetakan kondisi riil pabrik sekaligus merumuskan solusi terbaik bersama manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah daerah setempat.
Langkah penanganan ini, tambah Said, berpatokan pada instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pencegahan PHK sebagai prioritas utama kebijakan ketenagakerjaan.
"Kalau perusahaan masih bisa diselamatkan, maka harus diselamatkan. Kalau membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah, negara harus hadir. Dunia usaha harus tetap bisa berjalan, tetapi para pekerja juga harus terlindungi dari PHK," kata Said.
Dalam skema penyelematan, Said mendorong sejumlah solusi alternatif sebelum perusahaan melayangkan keputusan PHK massal. Opsi pencegahan yang disiapkan mencakup penyesuaian jam kerja, efisiensi operasional di luar hak normatif pekerja berdasarkan kesepakatan serikat buruh, intervensi kebijakan pemerintah terkait harga energi, bahan baku, maupun dorongan pasar, hingga pilihan merumahkan karyawan sementara jika kondisi produksi memungkinkan.
Berbagai jalur kompromi tersebut dinilai Said wajib menjadi pertimbangan utama manajemen pabrik. Ia mencontohkan keberhasilan intervensi pemerintah pada industri keramik lewat penyesuaian harga gas industri, serta dukungan pembiayaan untuk memulihkan operasional PT Pakerin, sebagai bukti nyata bahwa bantuan kebijakan negara efektif mempertahankan daya tahan usaha sekaligus menyelamatkan lapangan kerja.
"Saya akan melaporkan persoalan ini kepada Ketua Satgas PHK agar segera dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Negara harus hadir ketika perusahaan menghadapi kesulitan dan para pekerja terancam kehilangan mata pencahariannya," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Said Iqbal dijadwalkan melakoni kunjungan kerja ke PT Victoria Apparel di Semarang dan PT Samwon di Jepara pada Senin, 27 Juli 2026. Peninjauan lapangan ini ditujukan untuk memetakan kondisi riil pabrik sekaligus merumuskan solusi terbaik bersama manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah daerah setempat.
Langkah penanganan ini, tambah Said, berpatokan pada instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pencegahan PHK sebagai prioritas utama kebijakan ketenagakerjaan.
"Kalau perusahaan masih bisa diselamatkan, maka harus diselamatkan. Kalau membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah, negara harus hadir. Dunia usaha harus tetap bisa berjalan, tetapi para pekerja juga harus terlindungi dari PHK," kata Said.
Dalam skema penyelematan, Said mendorong sejumlah solusi alternatif sebelum perusahaan melayangkan keputusan PHK massal. Opsi pencegahan yang disiapkan mencakup penyesuaian jam kerja, efisiensi operasional di luar hak normatif pekerja berdasarkan kesepakatan serikat buruh, intervensi kebijakan pemerintah terkait harga energi, bahan baku, maupun dorongan pasar, hingga pilihan merumahkan karyawan sementara jika kondisi produksi memungkinkan.
Berbagai jalur kompromi tersebut dinilai Said wajib menjadi pertimbangan utama manajemen pabrik. Ia mencontohkan keberhasilan intervensi pemerintah pada industri keramik lewat penyesuaian harga gas industri, serta dukungan pembiayaan untuk memulihkan operasional PT Pakerin, sebagai bukti nyata bahwa bantuan kebijakan negara efektif mempertahankan daya tahan usaha sekaligus menyelamatkan lapangan kerja.
Lihat Juga :
