Food Estate Perlu Teknologi yang Tepat

JAKARTA - Pengembangan lumbung pangan nasional atau food estate harus dihitung secara matang. Mulai dari penentuan pengelola, tanaman, teknologi, hingga pembiayaan.

“Saya minta pengembangan food estate ini, betul-betul sekali lagi, dikalkulasi secara matang mengenai siapa yang akan mengolah, kejelasannya. Tanaman apa yang akan dikembangkan, betul-betul lewat data ilmiah lapangan. Sehingga tanaman yang ingin kita tanam itu benar-benar sesuai,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas (ratas), kemarin. (Baca: Inilah Pemandangan Ahli Riya Pada Hari Kiamat)

Jokowi juga menekankan tentang pentingnya teknologi yang digunakan di food estate. Penentuan teknologi ini memang penting mengingat lahan yang digunakan baru ditanami tanaman pertanian.

Masalah pembiayaannya juga menjadi sorotan Presiden karena akan memengaruhi model bisnis yang diterapkan di food estate. Jika model bisnisnya sudah tepat, maka akan digunakan di provinsi-provinsi lain yang memiliki potensi untuk mengembangkan food estate.

“Kalau sudah benar model bisnis ini akan kita gunakan di lokasi untuk provinsi-provinsi yang lainnya. Tapi ini saya kira ini harus benar dulu,” ungkapnya. (Baca juga: Proyek Sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina Terganjal Ganti Rugi)

Selain itu Jokowi juga meminta agar infrastruktur pendukung untuk lumbung pangan nasional juga segera dikerjakan. Salah satunya terkait dengan akses jalan menuju lokasi lumbung pangan.

“Akses jalan juga segera dikerjakan di lapangan. Sehingga nantinya kita harapkan berbagai alat mesin pertanian modern yang besar-besar ini tidak mengalami kesulitan apabila ingin masuk ke lapangan,” katanya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengatakan pembangunan lumbung pangan nasional atau food estate di Kalimantan Tengah sudah memiliki sejumlah progres. Namun dia mengakui ada beberapa masalah yang dihadapi. Salah satunya berkaitan dengan lahan.

Dia meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menuntaskan ini. “Ini menimbulkan sedikit masalah. Tetapi saya yakin dan saya minta Menteri ATR/BPN bisa segera menuntaskan ini karena ini menyangkut area yang sangat luas,” ujarnya. (Baca juga: Riau jadi Pusat Perhatian Penanganan Karhutla)

Pada kesempatan itu Jokowi mengingatkan pentingnya rumusan rencana induk pelaksanaan food estate. Dengan begitu keseluruhan dari berbagai aspek bisa dilihat dan bisa segera diselesaikan.

“Baik untuk yang di daerah irigasi di Kalimantan Tengah seluas 148.000 hektare (ha). Ini yang dipakai untuk tanam padi. Dan juga yang lahan yang di luar, non irigasi seluas 622.000 ha. Ini dikembangkan untuk tanaman singkong jagung dan lain-lainnya serta peternakan,” pungkasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengaku siap melakukan pengawalan secara ketat dengan menguatkan kerjasama antar lembaga dan kementerian terkait. “Kerjasama di lapangan sangat ketat tidak ada yang berjalan sendiri dan semua saling topang satu dengan yang lain,” ujar Mentan, kemarin.

Di lapangan, kata Mentan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan menguatkan aneka ragam tanaman pangan seperti subsektor hortikukultura, perkebunan dan peternakan. “Komoditi kita kan bukan hanya padi saja, tetapi ada hortikultura, ada perkebunan dan ada peternakan. Insya Allah penggarapan lahan 30.000 ha akan dilakukan bulan depan dan dilanjutkan dengan penanaman,” katanya. (Lihat videonya: Gelar Habib, Asal Muasal dan Sejarahnya di Indonesia)

Secara teknis, pecan pertama di bulan Oktober akan dilakukan penggarapan lahan dengan menggunakan alat mesin pertanian traktor, drone dan deretan mesin-mesin lainnya. Rencananya, penggarapan ini dipimpin langsung Presiden Jokowi. (Dita Angga Rusiana)