Ganjar Pranowo Bongkar Pusat dan Daerah Belum Kompak Soal Urusan Investasi
Rabu, 30 September 2020 - 23:02 WIB
loading...
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui adanya kesulitan dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi terkait kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait persoalan investasi. Foto/Dok Humas Pemprov Jateng
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengakui adanya kesulitan dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi terkait kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait persoalan investasi . Namun, hal itu harus segera diatasi untuk membuat nyaman para investor yang hendak berinvestasi di daerah.
(Baca Juga: Pendekatan Ganjar Layani Investasi yang Masuk di Jawa Tengah )
Ganjar mengatakan, proses sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan memang sering terjadi dan terkadang membuat sulit untuk melakukan eksekusi di lapangan. Selain itu, sebetulnya juga ada kekuatan yang bagus dari pemerintah pusat yang meminta daerah agar melakukan 'pemberontakan' dalam perizinan.
"Kita sering juga menyampaikan memberikan feedback ke pusat, ini sudah bagus tapi bandwichnya digedein dong, sehingga suatu ketika sudah ada Online Single Submission (OSS) tapi OSS di beberapa sektor masih terlalu lama. Bahkan waktu itu dikasih kuota," ujar Ganjar dalam acara Market Review IDX Channel, Rabu (30/9/2020).
(Baca Juga: Soal Tempat Taruh Duit, Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Vietnam )
Selain itu, pihaknya juga harus memperbaiki beberapa sistem yang kurang sesuai antara pusat dan daerah. Terkait dengan komunikasi dan konsultasi, Ganjar menyebut hal ini kerap mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat.
"Cara komunikasi, konsultasi kami dengan pusat kemudian pusat memberikan arahan kepada kita itu sistemnya ternyata gampang sekali diubah, itu hanya butuh komitmen. begitu dilakukan ternyata semudah kita membuka jendela saja, kita komit, kita mau buka, kita buka aja," ucapnya.
(Baca Juga: Pendekatan Ganjar Layani Investasi yang Masuk di Jawa Tengah )
Ganjar mengatakan, proses sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan memang sering terjadi dan terkadang membuat sulit untuk melakukan eksekusi di lapangan. Selain itu, sebetulnya juga ada kekuatan yang bagus dari pemerintah pusat yang meminta daerah agar melakukan 'pemberontakan' dalam perizinan.
"Kita sering juga menyampaikan memberikan feedback ke pusat, ini sudah bagus tapi bandwichnya digedein dong, sehingga suatu ketika sudah ada Online Single Submission (OSS) tapi OSS di beberapa sektor masih terlalu lama. Bahkan waktu itu dikasih kuota," ujar Ganjar dalam acara Market Review IDX Channel, Rabu (30/9/2020).
(Baca Juga: Soal Tempat Taruh Duit, Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Vietnam )
Selain itu, pihaknya juga harus memperbaiki beberapa sistem yang kurang sesuai antara pusat dan daerah. Terkait dengan komunikasi dan konsultasi, Ganjar menyebut hal ini kerap mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat.
"Cara komunikasi, konsultasi kami dengan pusat kemudian pusat memberikan arahan kepada kita itu sistemnya ternyata gampang sekali diubah, itu hanya butuh komitmen. begitu dilakukan ternyata semudah kita membuka jendela saja, kita komit, kita mau buka, kita buka aja," ucapnya.
(akr)
Lihat Juga :
