Dua Tahun Lagi, Seluruh Desa Terkoneksi Jaringan 4G
Kamis, 01 Oktober 2020 - 16:21 WIB
loading...
Demi pemerataan akses jaringan telekomunikasi, pemerintah akan menggelontorkan dana dari APBN untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh kelurahan/desa daerah 3T di Indonesia. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan pada akhir tahun 2022, seluruh seluruh kelurahan/desa di Indonesia telah memiliki akses ke jaringan 4G.
Saat ini, dari 83.218 kelurahan/desa yang ada, sebanyak 70.670 di antaranya telah tercakup dalam jaringan telekomunikasi . Sementara, 12.548 kelurahan/desa belum tercakup, terdiri dari 9.113 kelurahan/desa di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan 3.435 daerah non-3T.
(Baca Juga: Miris, Demi Mendapat Sinyal Internet, Siswa Belajar Online Berjalan Kaki Naik Bukit Sejauh 3 Km dalam Kondisi Gelap)
"Untuk mewiujudkan hal tersebut, pemerintah memutuskan menggunakan APBN untuk mendanai pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan," ungkap Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Dirjen SDPPI Kemenkominfo) Ismail, dalam FGD bersama sejumlah media nasional di Bogor, Kamis (1/10/2020).
Ismail mengatakan, berdasarkan Undang-Undang (UU) No 36/1999 tentang Telekomunikasi, pembangunan infrastruktur sebetulnya dilakukan oleh operator. Namun, kata dia, pemerintah menyadari bahwa banyak kendala bagi operator untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil, mulai dari kurangnya infrastruktur dasar, kepadatan penduduk yang tak memadai, yang berujung pada tingginya investasi dan tidak memadainya penghasilan yang didapatkan.
"Nah, di sini negara hadir. Karena bagaimanapun juga seluruh masyarakat berhak atas akses ke jaringan telekomunikasi. Maka dikeluarkanlah APBN," ujarnya.
Dirjen SDPPI menerangkan, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo ditugasi untuk membangun infrastruktur di daerah 3T tersebut, sementara Ditjen SDPPI akan memastikan penyediaan spektrum frekuensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, infrastruktur tersebut akan diserahkan pengelolaannya kepada operator dengan pola bagi hasil.
Saat ini, dari 83.218 kelurahan/desa yang ada, sebanyak 70.670 di antaranya telah tercakup dalam jaringan telekomunikasi . Sementara, 12.548 kelurahan/desa belum tercakup, terdiri dari 9.113 kelurahan/desa di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan 3.435 daerah non-3T.
(Baca Juga: Miris, Demi Mendapat Sinyal Internet, Siswa Belajar Online Berjalan Kaki Naik Bukit Sejauh 3 Km dalam Kondisi Gelap)
"Untuk mewiujudkan hal tersebut, pemerintah memutuskan menggunakan APBN untuk mendanai pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan," ungkap Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Dirjen SDPPI Kemenkominfo) Ismail, dalam FGD bersama sejumlah media nasional di Bogor, Kamis (1/10/2020).
Ismail mengatakan, berdasarkan Undang-Undang (UU) No 36/1999 tentang Telekomunikasi, pembangunan infrastruktur sebetulnya dilakukan oleh operator. Namun, kata dia, pemerintah menyadari bahwa banyak kendala bagi operator untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil, mulai dari kurangnya infrastruktur dasar, kepadatan penduduk yang tak memadai, yang berujung pada tingginya investasi dan tidak memadainya penghasilan yang didapatkan.
"Nah, di sini negara hadir. Karena bagaimanapun juga seluruh masyarakat berhak atas akses ke jaringan telekomunikasi. Maka dikeluarkanlah APBN," ujarnya.
Dirjen SDPPI menerangkan, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo ditugasi untuk membangun infrastruktur di daerah 3T tersebut, sementara Ditjen SDPPI akan memastikan penyediaan spektrum frekuensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, infrastruktur tersebut akan diserahkan pengelolaannya kepada operator dengan pola bagi hasil.
Lihat Juga :
