Kebal dari Serangan Covid-19, Saatnya Berpaling ke Sektor Pertanian
Rabu, 07 Oktober 2020 - 08:01 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo. Foto: dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sektor pertanian luput dari ‘serangan’ pandemi Covid-19 . Di saat sektor lain bertumbangan gara-gara virus asal Kota Wuhan, China, ini, pertanian tetap kokoh.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal II/2020 sektor pertanian tumbuh positif 16,24%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sontak menginstruksikan para menterinya untuk memperkuat sektor pertanian. (Baca: Menghormati dan Memuliakan Tetangga)
“Angka ini harus terus kita jaga momentumnya sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” kata Jokowi, seusai rapat terbatas di Istana Bogor, Bogor, kemarin.
Caranya, Presiden ingin terus mendorong pengembangan korporasi petani dan nelayan. Dengan model korporasi, para petani dan nelayan diharapkan dapat membangun proses bisnis dari hulu ke hilir.
“Petani dan nelayan perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi sehingga diperoleh skala ekonomi efisien yang bisa memudahkan petani dan nelayan dalam akses pembiayaan, informasi, teknologi, serta meningkatkan efisiensi maupun memperkuat pemasarannya,” ungkap Jokowi.
Presiden mengungkapkan pengembangan model korporasi bagi petani dan nelayan diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi, Jokowi mengakui pertanian saat ini merupakan sektor terbaik dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. (Baca juga: UU Ciptaker Buat Dunia Pendidikan Makin Komersial)
Jokowi meminta agar ekosistem bisnis korporasi petani dan nelayan dibuat terpadu. BUMN, BUMD, dan swasta besar tidak sebatas pengambil hasil panen, tetapi juga mendampingi korporasi petani.
“Kita perlu membangun sebuah model bisnis dengan ekosistem yang bisa di-link-an dan disambungkan mungkin dengan BUMN dan swasta besar,” kata Jokowi.
Sebagai awal, Jokowi meminta jajarannya untuk fokus membangun satu atau dua model bisnis korporasi petani atau nelayan di sebuah provinsi. Dari model percontohan tersebut diharapkan bisa dijadikan benchmarking bagi wilayah lain.
“Belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meng-copy dan meniru kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa menyejahterakan,” ujarnya. (Baca juga: Bentengi Tubuh dari Covid-19 dengan Olahraga)
Guna mendukung terealisasinya korporasi petani sebagaimana harapan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk meningkatkan skala bisnis petani dari produksi hingga ke pascapanen.
“KUR juga perlu didorong agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, petani mampu membeli, contohnya, rice milling unit (mesin penggiling padi) yang bisa dikerjakan langsung ataupun juga bisa dibuatkan ekosistem petani dan nelayan,” kata Airlangga, dalam konferensi pers daring seusai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, kemarin.
Peningkatan skala bisnis petani merupakan tujuan untuk pembentukan kegiatan ekonomi seperti korporasi oleh para petani. Airlangga mengatakan, KUR juga dapat menambah permodalan petani agar memperluas jangkauan pemasaran produk pertaniannya. (Baca juga: Cek di Sini! Aturan Jam Kerja Baru dalam Omnibus Law)
Petani juga dianjurkan untuk memanfaatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan rintisan (start up) untuk memasarkan produknya. “Disambungkan atau di-link ke perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub,” ujar dia.
Perusahaan-perusahaan penyalur pembiayaan bagi petani seperti PT Permodalan Nasional Madani (Persero), kata Airlangga, juga perlu melakukan pembinaan, selain menyalurkan kredit murah. “Seperti terkait model rice milling unit di Demak, Jawa Tengah, untuk beras. Diharapkan 1-2 contoh ini bisa ditiru di daerah lain,” ujar dia.
Pemerintah sendiri sudah berencana untuk mengimplementasikan model korporasi dalam pengembangan food estate. Pada saat mengunjungi pembangunan food estate di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 12 September lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan pengembangan food estate akan menggunakan konsep klaster berbasis korporasi. (Lihat videonya: Menegangkan, Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja Berakhir Rusuh di Bandung)
Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, katanya, diyakini mampu mewujudkan kelembagaan ekonomi petani yang berbentuk badan usaha di kawasan pertanian. Tujuannya, mendorong petani berdaulat mengelola seluruh rantai produksi usaha tani, mulai pengolahan hingga pemasaran.
“Korporasi petani mengutamakan daya saing, inovasi dan kreativitas menghadapi lingkungan bisnis pertanian yang dinamis dan penuh tantangan,” tandas Syahrul. (Dita Angga Rusiana/Ant)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal II/2020 sektor pertanian tumbuh positif 16,24%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sontak menginstruksikan para menterinya untuk memperkuat sektor pertanian. (Baca: Menghormati dan Memuliakan Tetangga)
“Angka ini harus terus kita jaga momentumnya sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” kata Jokowi, seusai rapat terbatas di Istana Bogor, Bogor, kemarin.
Caranya, Presiden ingin terus mendorong pengembangan korporasi petani dan nelayan. Dengan model korporasi, para petani dan nelayan diharapkan dapat membangun proses bisnis dari hulu ke hilir.
“Petani dan nelayan perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi sehingga diperoleh skala ekonomi efisien yang bisa memudahkan petani dan nelayan dalam akses pembiayaan, informasi, teknologi, serta meningkatkan efisiensi maupun memperkuat pemasarannya,” ungkap Jokowi.
Presiden mengungkapkan pengembangan model korporasi bagi petani dan nelayan diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi, Jokowi mengakui pertanian saat ini merupakan sektor terbaik dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. (Baca juga: UU Ciptaker Buat Dunia Pendidikan Makin Komersial)
Jokowi meminta agar ekosistem bisnis korporasi petani dan nelayan dibuat terpadu. BUMN, BUMD, dan swasta besar tidak sebatas pengambil hasil panen, tetapi juga mendampingi korporasi petani.
“Kita perlu membangun sebuah model bisnis dengan ekosistem yang bisa di-link-an dan disambungkan mungkin dengan BUMN dan swasta besar,” kata Jokowi.
Sebagai awal, Jokowi meminta jajarannya untuk fokus membangun satu atau dua model bisnis korporasi petani atau nelayan di sebuah provinsi. Dari model percontohan tersebut diharapkan bisa dijadikan benchmarking bagi wilayah lain.
“Belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meng-copy dan meniru kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa menyejahterakan,” ujarnya. (Baca juga: Bentengi Tubuh dari Covid-19 dengan Olahraga)
Guna mendukung terealisasinya korporasi petani sebagaimana harapan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk meningkatkan skala bisnis petani dari produksi hingga ke pascapanen.
“KUR juga perlu didorong agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, petani mampu membeli, contohnya, rice milling unit (mesin penggiling padi) yang bisa dikerjakan langsung ataupun juga bisa dibuatkan ekosistem petani dan nelayan,” kata Airlangga, dalam konferensi pers daring seusai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, kemarin.
Peningkatan skala bisnis petani merupakan tujuan untuk pembentukan kegiatan ekonomi seperti korporasi oleh para petani. Airlangga mengatakan, KUR juga dapat menambah permodalan petani agar memperluas jangkauan pemasaran produk pertaniannya. (Baca juga: Cek di Sini! Aturan Jam Kerja Baru dalam Omnibus Law)
Petani juga dianjurkan untuk memanfaatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan rintisan (start up) untuk memasarkan produknya. “Disambungkan atau di-link ke perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub,” ujar dia.
Perusahaan-perusahaan penyalur pembiayaan bagi petani seperti PT Permodalan Nasional Madani (Persero), kata Airlangga, juga perlu melakukan pembinaan, selain menyalurkan kredit murah. “Seperti terkait model rice milling unit di Demak, Jawa Tengah, untuk beras. Diharapkan 1-2 contoh ini bisa ditiru di daerah lain,” ujar dia.
Pemerintah sendiri sudah berencana untuk mengimplementasikan model korporasi dalam pengembangan food estate. Pada saat mengunjungi pembangunan food estate di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 12 September lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan pengembangan food estate akan menggunakan konsep klaster berbasis korporasi. (Lihat videonya: Menegangkan, Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja Berakhir Rusuh di Bandung)
Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, katanya, diyakini mampu mewujudkan kelembagaan ekonomi petani yang berbentuk badan usaha di kawasan pertanian. Tujuannya, mendorong petani berdaulat mengelola seluruh rantai produksi usaha tani, mulai pengolahan hingga pemasaran.
“Korporasi petani mengutamakan daya saing, inovasi dan kreativitas menghadapi lingkungan bisnis pertanian yang dinamis dan penuh tantangan,” tandas Syahrul. (Dita Angga Rusiana/Ant)
(ysw)
Lihat Juga :
