Masuk Resesi, Ekonom: Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah
loading...
Pemerintah perlu menyiapkan sejumlah langkah dalam menghadapi resesi yang dipastikan telah terjadi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Indonesia dipastikan sudah masuk ke zona resesi karena pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut. Hal ini dikonfirmasi langsung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan ekonomi kuartal III/2020 akan berada di kisaran -1% hingga -2,9%.
Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi resesi. Pertama, menguatkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi.
(Baca Juga: RI Diprediksi Resesi, Luhut: Masih Lebih Baik dari Negara Lain)
"Ekonomi kerakyatan yang menjadi bumper saat krisis harus diperkuat. karena pertumbuhan ekonomi kita berasal dari konsumsi dalam negeri," katanya dalam Market Review IDX Channel, Kamis (22/10/2020)
Kemudian, lanjut Samirin, pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi keuangan daerah. Pasalnya, kondisi keuangan Pemerintah Daerah (pemda) terganggu akibat pandemi Covid-19.
"Beberapa daerah kondisi fiskalnya itu berantakan. Program program pembangunan pemda tidak berjalan. Ini harus jadi perhatian pemerintah dengan memberikan insentif fiskal bagi pemda, untuk menggerakkan ekonomi daerah yang nanti ujungnya ada pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus memperbaiki manajemen birokrasi. Supaya penanganan Covid berjalan dengan baik dan anggaran bisa terserap secepatnya.
(Baca Juga: Pandemi Plus Resesi, Pengusaha Sebut Kenaikan UMP di 2021 Tak Memungkinkan)
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan resesi yang terjadi di Indonesia tidak akan lama. Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali minus di kuartal III/2020 sehingga masuk jurang resesi.
"Indonesia memang dibandingkan dengan negara lain kontraksinya minus 5,3% di kuartal II dan sebentar lagi akan ada result daripada kuartal III. Di sini berbagai lembaga melihat kita tetap minus tetapi diharapkan kuartal IV kita masuk bisa minus 1 sampai positif 0,4%," kata Airlangga.
Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi resesi. Pertama, menguatkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi.
(Baca Juga: RI Diprediksi Resesi, Luhut: Masih Lebih Baik dari Negara Lain)
"Ekonomi kerakyatan yang menjadi bumper saat krisis harus diperkuat. karena pertumbuhan ekonomi kita berasal dari konsumsi dalam negeri," katanya dalam Market Review IDX Channel, Kamis (22/10/2020)
Kemudian, lanjut Samirin, pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi keuangan daerah. Pasalnya, kondisi keuangan Pemerintah Daerah (pemda) terganggu akibat pandemi Covid-19.
"Beberapa daerah kondisi fiskalnya itu berantakan. Program program pembangunan pemda tidak berjalan. Ini harus jadi perhatian pemerintah dengan memberikan insentif fiskal bagi pemda, untuk menggerakkan ekonomi daerah yang nanti ujungnya ada pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus memperbaiki manajemen birokrasi. Supaya penanganan Covid berjalan dengan baik dan anggaran bisa terserap secepatnya.
(Baca Juga: Pandemi Plus Resesi, Pengusaha Sebut Kenaikan UMP di 2021 Tak Memungkinkan)
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan resesi yang terjadi di Indonesia tidak akan lama. Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali minus di kuartal III/2020 sehingga masuk jurang resesi.
"Indonesia memang dibandingkan dengan negara lain kontraksinya minus 5,3% di kuartal II dan sebentar lagi akan ada result daripada kuartal III. Di sini berbagai lembaga melihat kita tetap minus tetapi diharapkan kuartal IV kita masuk bisa minus 1 sampai positif 0,4%," kata Airlangga.
(fai)
Explore More