Sri Mulyani Geram Penyerapan Program PEN di Daerah Lambat
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti, rendahnya penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tingkat pemerintah daerah. Terang dia penyaluran PEN di daerah masih harus terus ditingkatkan sebagai upaya meredam dampak pandemi Covid-19.
"Saya ingin menggaris bawahi bahwa pada saat pemerintah pusat melakukan dan terus menerus melihat alokasi maupun distribusi serta penyerapan dari program-program PEN, kita melihat di tingkat daerah masih perlu untuk ditingkatkan," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (22/10/2020).
(Baca Juga: Duh Realisasi Anggaran PEN Baru 46,9%, Nih Sri Mulyani Kasih Rinciannya )
Beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi menurutnya, masih sangat minimal. Kata mantan Direktur Bank Dunia itu, terlihat dari penyerapan anggaran kesehatan yang masih rendah.
"Saya melihat dari sisi kesehatan dari Rp30,4 Triliun, belanja kesehatan di tingkat daerah yang seharusnya bisa membantu masyarakat hingga akhir September baru Rp13,3 triliun yang dibelanjakan," katanya.
(Baca Juga: Sri Mulyani Geber Belanja Pemerintah untuk Dukung Pemulihan Ekonomi )
Terang menkeu, hal ini menandakan bahwa banyak sekali halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu untuk diatasi bersama. Sehingga dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD.
"Ini yang memang juga mengalami sok sangat besar pada tahun 2020 ini akibat Covid-19, namun sudah kita masukkan di dalam struktur yang baru dan seharusnya bisa segera di akselerasi untuk pelaksanaannya," tandasnya.
"Saya ingin menggaris bawahi bahwa pada saat pemerintah pusat melakukan dan terus menerus melihat alokasi maupun distribusi serta penyerapan dari program-program PEN, kita melihat di tingkat daerah masih perlu untuk ditingkatkan," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (22/10/2020).
(Baca Juga: Duh Realisasi Anggaran PEN Baru 46,9%, Nih Sri Mulyani Kasih Rinciannya )
Beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi menurutnya, masih sangat minimal. Kata mantan Direktur Bank Dunia itu, terlihat dari penyerapan anggaran kesehatan yang masih rendah.
"Saya melihat dari sisi kesehatan dari Rp30,4 Triliun, belanja kesehatan di tingkat daerah yang seharusnya bisa membantu masyarakat hingga akhir September baru Rp13,3 triliun yang dibelanjakan," katanya.
(Baca Juga: Sri Mulyani Geber Belanja Pemerintah untuk Dukung Pemulihan Ekonomi )
Terang menkeu, hal ini menandakan bahwa banyak sekali halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu untuk diatasi bersama. Sehingga dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD.
"Ini yang memang juga mengalami sok sangat besar pada tahun 2020 ini akibat Covid-19, namun sudah kita masukkan di dalam struktur yang baru dan seharusnya bisa segera di akselerasi untuk pelaksanaannya," tandasnya.
(akr)