Sri Mulyani Geber Belanja Pemerintah untuk Dukung Pemulihan Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2020 - 15:28 WIB
loading...
Sri Mulyani Geber Belanja...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/Dok. SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan September 2020 tumbuh sebesar 21,22% (year on year/yoy). Peningkatan belanja negara secara signifikan sampai dengan September ini diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ini terutama dipengaruhi oleh realisasi belanja K/L (kementerian/lembaga) terutama bantuan sosial (bansos) dan belanja barang yang meningkat untuk program PEN, perlindungan sosial, PIP, KIP kuliah, PBI JKN, bantuan pelaku usaha mikro," papar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam diskusi secara virtual, Senin (19/10/2020).

(Baca Juga: Sri Mulyani Akui PSBB Ketat Bikin Pemulihan Ekonomi Tertahan)

Dia melanjutkan kinerja belanja modal secara nominal tumbuh lebih rendah, namun secara persentase terhadap pagunya lebih besar. Hal ini dipengaruhi refocusing/realokasi, serta kebijakan PSBB, walaupun di sisi lain telah melaksanakan berbagai program PEN (pemulihan ekonomi nasional).

"Selain itu belanja non-K/L meningkat, didorong kebijakan subsidi, pensiun/jaminan kesehatan ASN, belanja lain-lain (antara lain kartu prakerja, kompensasi) serta outlook bunga utang yang menurun seiring kondisi tren suku bunga yang turun," katanya.

Dia menambahkan, belanja negara yang meningkat signifikan sampai dengan September ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga jalur, yakni konsumsi rumah tangga (melalui program bansos), pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan konsumsi pemerintah yang tumbuh relatif tinggi.

(Baca Juga: Airlangga Sebut Ekonomi RI Sudah Mulai Siuman di Kuartal III) "Dari data mobilitas terlihat bahwa konsumsi rumah tangga dan PMTB membaik meskipun masih negatif sementara konsumsi pemerintah pada kuartal III diperkirakan tumbuh dua digit. Peningkatan realisasi belanja negara di kuartal III yang signifikan menunjukkan peranan APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical dan hal ini terus akan berlanjut hingga kuartal IV/2020," tandasnya.
(fai)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1735 seconds (0.1#10.140)