Stimulus PEN Capai 4,2% Dari PDB, Kemenkeu: Modal Sosial Harus Dijaga

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 menyentuh angka 4,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka ini dinilai menjadi modal sosial pemerintah dan harus dipertahankan.

Nilai itu merupakan bagian dari langkah pelebaran defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 6,34% dari PDB untuk penanganan Covid-19 dan PEN hingga 2022. Dan akan diturunkan secara bertahap hingga ke batas maksimal 3% pada 2023.

Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, pengeluaran secara besar-besaran tersebut merupakan pola adaptasi yang dilakukan pemerintah dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. (Baca Juga: Menko Airlangga: Perbaikan Ekonomi Indonesia Didorong Lonjakan Sisi Demand )

"Pemerintah juga belajar beradaptasi, dan kalau kita lihat stimulus penanganan Covid-19 ini mencapai 4,2 persen dari PDB, ini mungkin nilai terbesar pertama dan kita harus mempertahankan modal sosial ini," ujar Yustinus, Jakarta, Sabtu (7/11/2020).

Dia mengatakan, penggelontoran anggaran APBD bagi akselerasi pemulihan ekonomi dan kesehatan penting dilakukan. Hal itu sekaligus menjadi penataan kembali bagi kondisi ekonomi, kesehatan, dan sosial saat ini dan diharapkan berdampak positif bagi sektor industri, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan income masyarakat.

"Karena ini penting sekali penataan kedepan dengan goverment yang semakin responsif menjadi akselerator bagi sektor bisnis untuk tumbuh dan warga masyarakat juga pulih dari sisi income dan kita juga harap kita bisa melewati pandemi, faktor kesehatan paling penting untuk kita lakukan," kata dia.

(Baca Juga: Sri Mulyani Melihat Hilal Perbaikan Ekonomi, PR Besar Masih Tetap Ada )

Dicatat juga olehnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan pemerintah pertama di Indonesia yang menjadi penyangga perekonomian nasional manakalah market dalam negeri mengalami kelumpuhan. Hal itu seiring masyarakat juga mengalami tekanan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

"Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa, ini kali pertama pemerintah menjadi penyangga utama perekonomian ketika market betul-betul lumpuh dan masyarakat menghadapi tekanan yang luar biasa," ujarnya.