Kemnaker Perkuat Pengawasan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Senin, 09 November 2020 - 22:48 WIB
loading...
Output dari Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK), adalah tersusulnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) , Haiyani Rumondang yang diwakili Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, M Iswandi Hari menjelaskan, Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) merupakan personel perusahaan yang telah mendapat pembekalan mengenai norma ketenagakerjaan agar memiliki pemahaman dan kemampuan membantu pengusaha dalam melaksanakan norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan.
Menurut Iswandi, dalam perkembangannya hingga Juli 2019, KNK terdapat di 22 provinsi dan 648 perusahaan. Adapun jumlahnya terbagi menjadi KNK Muda sebanyak 925, KNK Madya sebanyak 250, dan KNK Utama sebanyak 162.
"Sementara output dari KNK, adalah tersusulnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit . Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan KNK dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit," terang Iswandi.
(Baca Juga: Industri Sawit Redup, Ini Sebabnya )
Hal ini disampaikan saat Webinar KNK Sektor Perkebunan Kelapa Sawit pada Senin (9/11) yang digelar Kemnaker melalui Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) mengadakan
Output lainnya, ialah terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan perkebunan kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit.
"Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala," kata Iswandi.
Iswandi mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 mendukung penuh Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 dengan mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas KNK.
Pihaknya juga menyatakan siap mengawal pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit.
Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Moch Edy Yusuf menyatakan, bahwa pemerintah memiliki perhatian sangat besar terhadap kelapa sawit Indonesia. Sebab, kata Edy, potensi kelapa sawit sangat besar, yakni menjadi market share dan eksportir terbesar di dunia.
"Pada 2019, ekspor kelapa sawit sebesar 37,3 juta ton, sementara market share sebanyak 55 persen. Dan pertumbuhan kelapa sawit rata-rata mencapai 8 persen, dan ekspor rata-rata mencapai 7 persen," kata Edy.
Sementara dilihat dari luas lahannya, berdasarkan data terakhir, luasnya 16,381 juta hektar dengan persebaran di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sedikit di Jawa.
(Baca Juga: Kemnaker Akan Bangun BLK Pusat di Tiap Provinsi )
Adapun dari aspek tenaga kerja, kelapa sawit menyumbang 6,9 juta pekerja di sektor hulu (perkebunan) dan 16,2 juta pekerja di sektor hilir (industri). Menurutnya, kontribusi atas besarnya jumlah tenaga kerja itu membuat pemerintah terus menaruh perhatian pada sawit.
Deputi Direktur Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, mengatakan, kelapa sawit merupakan salah satu industri yang tidak terdampak Covid-19. Bahkan, sawit akan terus menjadi komoditi yang sangat strategis untuk Indonesia. Makanya saya sering sampaikan, sawit itu harga diri bangsa. Jadi harus kita perjuangkan bersama," kata Zainuddin.
Zainuddin juga menyatakan bahwa kini pihaknya memiliki lima program jaminan sosial setelah kehadiran UU Cipta Kerja. Lima jaminan tersebut, ialah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
Perwakilan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Yuli MY mengemukakan enam isu dan persoalan pekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit. Keenam isu tersebut mengenai status ketenagakerjaan, dialog sosial hubungan industrial, penerapan K3 & kesehatan kerja, pekerja anak, pengupahan, dan pengawasan pemerintah.
Dalam menjawab enam tantangan tersebut, pihakny bersama-sama dan berkolaborasi dengan NGO, perwakilan pekerja, pemerintah, dan korporasi.
Menurut Iswandi, dalam perkembangannya hingga Juli 2019, KNK terdapat di 22 provinsi dan 648 perusahaan. Adapun jumlahnya terbagi menjadi KNK Muda sebanyak 925, KNK Madya sebanyak 250, dan KNK Utama sebanyak 162.
"Sementara output dari KNK, adalah tersusulnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit . Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan KNK dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit," terang Iswandi.
(Baca Juga: Industri Sawit Redup, Ini Sebabnya )
Hal ini disampaikan saat Webinar KNK Sektor Perkebunan Kelapa Sawit pada Senin (9/11) yang digelar Kemnaker melalui Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) mengadakan
Output lainnya, ialah terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan perkebunan kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit.
"Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala," kata Iswandi.
Iswandi mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 mendukung penuh Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 dengan mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas KNK.
Pihaknya juga menyatakan siap mengawal pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit.
Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Moch Edy Yusuf menyatakan, bahwa pemerintah memiliki perhatian sangat besar terhadap kelapa sawit Indonesia. Sebab, kata Edy, potensi kelapa sawit sangat besar, yakni menjadi market share dan eksportir terbesar di dunia.
"Pada 2019, ekspor kelapa sawit sebesar 37,3 juta ton, sementara market share sebanyak 55 persen. Dan pertumbuhan kelapa sawit rata-rata mencapai 8 persen, dan ekspor rata-rata mencapai 7 persen," kata Edy.
Sementara dilihat dari luas lahannya, berdasarkan data terakhir, luasnya 16,381 juta hektar dengan persebaran di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sedikit di Jawa.
(Baca Juga: Kemnaker Akan Bangun BLK Pusat di Tiap Provinsi )
Adapun dari aspek tenaga kerja, kelapa sawit menyumbang 6,9 juta pekerja di sektor hulu (perkebunan) dan 16,2 juta pekerja di sektor hilir (industri). Menurutnya, kontribusi atas besarnya jumlah tenaga kerja itu membuat pemerintah terus menaruh perhatian pada sawit.
Deputi Direktur Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, mengatakan, kelapa sawit merupakan salah satu industri yang tidak terdampak Covid-19. Bahkan, sawit akan terus menjadi komoditi yang sangat strategis untuk Indonesia. Makanya saya sering sampaikan, sawit itu harga diri bangsa. Jadi harus kita perjuangkan bersama," kata Zainuddin.
Zainuddin juga menyatakan bahwa kini pihaknya memiliki lima program jaminan sosial setelah kehadiran UU Cipta Kerja. Lima jaminan tersebut, ialah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
Perwakilan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Yuli MY mengemukakan enam isu dan persoalan pekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit. Keenam isu tersebut mengenai status ketenagakerjaan, dialog sosial hubungan industrial, penerapan K3 & kesehatan kerja, pekerja anak, pengupahan, dan pengawasan pemerintah.
Dalam menjawab enam tantangan tersebut, pihakny bersama-sama dan berkolaborasi dengan NGO, perwakilan pekerja, pemerintah, dan korporasi.
(akr)
Lihat Juga :
