Bisa Timbulkan Kerugian Rp5 Trilun Per Tahun, Proyek Gasifikasi Batu Bara Dianggap Tak Masuk Akal
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Proyek gasifikasi batu bara yang dikembangkan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk di Sumatera diperkirakan dapat menyebabkan kerugian hingga USD377 juta atau setara Rp5 triliun. Hal itu terungkap dari studi terbaru yang dirilis lembaga kajian internasional Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). ( Baca juga:Gasifikasi Batu Bara Molor, Bukit Asam Hanya Mampu Serap Belanja Modal Rp2,7 T )
Peneliti studi tersebut, yang juga analis keuangan IEEFA, Ghee Peh, mengingatkan bahwa terkait dengan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka bukan langkah yang tepat memberikan subsidi kepada proyek energi yang secara ekonomi tidak masuk akal.
“Harga (batu bara) saat ini berada di bawah breakeven bagi hampir semua perusahaan batu bara Indonesia yang terdaftar di bursa saham,” ujar Ghee Peh, di Jakarta, Rabu (11/11/2020).
Dia bilang, situasi saat ini akan sulit untuk membenarkan pemberian subsidi dan dukungan pemerintah pada proyek gasifikasi batu bara yang hanya akan mendatangkan kerugian finansial.
Proyek gasifikasi perusahaan dengan kode emiten PTBA tersebut akan memproduksi methanol dan akan dikembangkan untuk memproduksi dimethyl ether (DME). Rencananya, DME digunakan untuk menggantikan LPG yang diimpor Indonesia.
IEEFA memperkirakan, proyek ini dapat menyebabkan kerugian Rp5 triliun atau USD377 juta dolar setiap tahun setelah mengurangi semua biaya operasi dan pembiayaan. Kerugian itu dapat menggerus penghematan yang didapatkan dari mengurangi impor LPG hingga Rp266,7 miliar atau USD19 juta.
Ghee Peh mengatakan, menggantikan LPG dengan DME tidak masuk akal secara ekonomi. Dalam perhitungan pihaknya menunjukkan bahwa biaya produksi DME akan dua kali lipat dari biaya impor LPG.
Total biaya membangun fasilitas produksi DME adalah Rp6,5 juta atau USD470 per ton atau hampir dua kali lipat dari biaya yang Indonesia keluarkan untuk mengimpor LPG yang sejauh ini paling banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. ( Baca juga:Erdogan: Pendudukan Armenia di Nagorno-Karabakh Akan Berakhir )
“Pemerintah Indonesia saat ini sudah dibebankan dengan pemulihan ekonomi nasional serta permintaan keringanan yang diajukan oleh industri batu bara. Rasanya tidak bijak apabila beban tersebut ditambah dengan keharusan untuk mendukung proyek yang hanya akan menyebabkan kerugian,” kata dia.
Peneliti studi tersebut, yang juga analis keuangan IEEFA, Ghee Peh, mengingatkan bahwa terkait dengan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka bukan langkah yang tepat memberikan subsidi kepada proyek energi yang secara ekonomi tidak masuk akal.
“Harga (batu bara) saat ini berada di bawah breakeven bagi hampir semua perusahaan batu bara Indonesia yang terdaftar di bursa saham,” ujar Ghee Peh, di Jakarta, Rabu (11/11/2020).
Dia bilang, situasi saat ini akan sulit untuk membenarkan pemberian subsidi dan dukungan pemerintah pada proyek gasifikasi batu bara yang hanya akan mendatangkan kerugian finansial.
Proyek gasifikasi perusahaan dengan kode emiten PTBA tersebut akan memproduksi methanol dan akan dikembangkan untuk memproduksi dimethyl ether (DME). Rencananya, DME digunakan untuk menggantikan LPG yang diimpor Indonesia.
IEEFA memperkirakan, proyek ini dapat menyebabkan kerugian Rp5 triliun atau USD377 juta dolar setiap tahun setelah mengurangi semua biaya operasi dan pembiayaan. Kerugian itu dapat menggerus penghematan yang didapatkan dari mengurangi impor LPG hingga Rp266,7 miliar atau USD19 juta.
Ghee Peh mengatakan, menggantikan LPG dengan DME tidak masuk akal secara ekonomi. Dalam perhitungan pihaknya menunjukkan bahwa biaya produksi DME akan dua kali lipat dari biaya impor LPG.
Total biaya membangun fasilitas produksi DME adalah Rp6,5 juta atau USD470 per ton atau hampir dua kali lipat dari biaya yang Indonesia keluarkan untuk mengimpor LPG yang sejauh ini paling banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. ( Baca juga:Erdogan: Pendudukan Armenia di Nagorno-Karabakh Akan Berakhir )
“Pemerintah Indonesia saat ini sudah dibebankan dengan pemulihan ekonomi nasional serta permintaan keringanan yang diajukan oleh industri batu bara. Rasanya tidak bijak apabila beban tersebut ditambah dengan keharusan untuk mendukung proyek yang hanya akan menyebabkan kerugian,” kata dia.
(uka)
Lihat Juga :
