Capaian Opini WTP Lebihi Target, Jokowi: Masukan Sudah Kami Catat
Rabu, 11 November 2020 - 23:17 WIB
loading...
Presiden Jokowi mengatakan, daerah tadi juga sangat bagus, 34 provinsi sudah WTP, 364 kabupaten juga sudah WTP, dan kota WTP ada 87. Ini saya kira mendekati 100%. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) . Pada kesempatan itu BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, bahwa IHPS terdiri atas 680 hasil pemeriksaan. Dengan rincian 634 merupakan laporan hasil pemeriksaan keuangan, 7 laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan 39 laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Lalu laporan keuangan pemerintah pusat terdiri atas 89 LHP yang terdiri atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan 1 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun 2019.
"Kami sampaikan bahwa opini WTP (wajar tanpa pengecualian) LKKL tahun 2019 itu totalnya adalah 97%, jadi 85 LKKL. Angka tersebut penting untuk disampaikan karena itu telah melampaui target opini WTP pada sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, sebesar 95%," katanya, Rabu (11/11/2020).
(Baca Juga: Negara Boncos Rp8,97 Triliun, BPK Bongkar Biang Keroknya Ada 13.567 Masalah )
Agung juga membeberkan, hasil pemeriksaan terhadap 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimana masih ada satu daerah yaitu pemerintah Kabupaten Waropen yang belum menyampaikan laporan keuangannya.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, bahwa IHPS terdiri atas 680 hasil pemeriksaan. Dengan rincian 634 merupakan laporan hasil pemeriksaan keuangan, 7 laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan 39 laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Lalu laporan keuangan pemerintah pusat terdiri atas 89 LHP yang terdiri atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan 1 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun 2019.
"Kami sampaikan bahwa opini WTP (wajar tanpa pengecualian) LKKL tahun 2019 itu totalnya adalah 97%, jadi 85 LKKL. Angka tersebut penting untuk disampaikan karena itu telah melampaui target opini WTP pada sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, sebesar 95%," katanya, Rabu (11/11/2020).
(Baca Juga: Negara Boncos Rp8,97 Triliun, BPK Bongkar Biang Keroknya Ada 13.567 Masalah )
Agung juga membeberkan, hasil pemeriksaan terhadap 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimana masih ada satu daerah yaitu pemerintah Kabupaten Waropen yang belum menyampaikan laporan keuangannya.
Lihat Juga :
