Anggota DPR Sebut Cukai dari Minol Tak Sebanding dengan Kerugian Sosial
Selasa, 17 November 2020 - 19:36 WIB
loading...
A
A
A
"Agar RUU mulai kita proses. Dalam pandangan kami bahwa minol itu perlu diatur. Karena apa, pada hakikatnya dalam pandangan kami, minol itu dapat membahayakan kesehatan, jasmani dan rohani, dan dapat mendorong gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Baleg Romo Muhammad Syafii, dari Fraksi Gerindra, mengatakan, kerugian sosial akibat minol tidak sebanding dengan persoalan pajak dan cukai.
"Bahkan sudah ada perbandingan dari para ahli. Cukai dari hasil produksi minol jika dibandingkan dengan kerugian sosial di masyarakat, maka hasil cukai itu sangat tidak sebanding," kata dia. ( Baca juga:DBS Lepas Tanggung Jawab, Anehnya Mau Ganti Rugi USD500.000 )
Perihal produksi, distribusi, dan konsumsi minol tidak dilarang secara 100%. Namun, ada ketentuan khusus yang akan diatur terkait dengan aspek-aspek tersebut. Misalnuya, ada daerah destinasi dengan ketentuan tertentu yang diperbolehkan. Hal ini juga berlaku bagi restoran dan hotel dengan kualitas dan syarat tertentu.
"Saya kira ini sesuatu yang luar biasa untuk sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi kesehatan tapi juga bereplikasi bagi kerusakan moral, akhlak, itu kemudian terjadi kejelasan. Dengan kadar alkohol berapa yang bisa dikonsumsi dan siapa yang boleh membeli, ini cukup jelas dibuat UU ini," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Baleg Romo Muhammad Syafii, dari Fraksi Gerindra, mengatakan, kerugian sosial akibat minol tidak sebanding dengan persoalan pajak dan cukai.
"Bahkan sudah ada perbandingan dari para ahli. Cukai dari hasil produksi minol jika dibandingkan dengan kerugian sosial di masyarakat, maka hasil cukai itu sangat tidak sebanding," kata dia. ( Baca juga:DBS Lepas Tanggung Jawab, Anehnya Mau Ganti Rugi USD500.000 )
Perihal produksi, distribusi, dan konsumsi minol tidak dilarang secara 100%. Namun, ada ketentuan khusus yang akan diatur terkait dengan aspek-aspek tersebut. Misalnuya, ada daerah destinasi dengan ketentuan tertentu yang diperbolehkan. Hal ini juga berlaku bagi restoran dan hotel dengan kualitas dan syarat tertentu.
"Saya kira ini sesuatu yang luar biasa untuk sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi kesehatan tapi juga bereplikasi bagi kerusakan moral, akhlak, itu kemudian terjadi kejelasan. Dengan kadar alkohol berapa yang bisa dikonsumsi dan siapa yang boleh membeli, ini cukup jelas dibuat UU ini," ujarnya.
(uka)
Lihat Juga :
