Soal Industri Halal, Ternyata RI Kalah Start dengan Thailand

Senin, 30 November 2020 - 13:46 WIB
loading...
Soal Industri Halal, Ternyata RI Kalah Start dengan Thailand
FOTO/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Indonesia baru mulai mengalihkan fokus kepada ekonomi syariah dan industri halal pada tahun 2017. Namun, negara tetangga, Thailand telah terlebih dahulu memulai untuk menuju ke industri halal global.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Anwar Bashori mengatakan, Thailand telah memiliki visi dapur halal dunia sejak lama dan hal tersebut dimotori oleh Professor Winai Dahlan yang merupakan cucu dari KH Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Diketahui, Winai bersama Chulalongkorn University mendirikan The Halal Science Center, Chulalongkorn University (HSC-CU) pada tahun 2004.

"Di negara lain yang paling krusial dari ini semua adalah di Thailand yang agak sedikit menggelitik kita, Thailand menjadi visi dapur halal dunia sementara yang mengembangkan adalah Prof Winai Dahlan, cucunya Haji Ahmad Dahlan, kan sangat lucu sekali," ujar Anwar dalam Webinar Syariah Series KAFEGAMA 2020, Senin (30/11/2020).



Anwar menambahkan, di saat Indonesia belum mengenal industri halal atau bagaimana ekonomi syariah berkembang justru di Thailand yang notabene penduduk muslimnya hanya lima persen visinya sudah mengetahui dapur halal dunia. "Dan 25 persen ekspor halal bumbu dunia itu disuplai Thailand, yang mengembangkan Prof Winai Dahlan, orang Jogja juga," katanya.

Dia menyebut, saat negara lain melakukan pemetaan untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian daripada kontribusi terhadap ekonominya, Indonesia baru melakukannya di tahun 2017 dan bertekad untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

"Dari situ lah mulai kita gulirkan bagaimana memframming bagaimana ekonomi dan keuangan syariah bersama-sama, tidak terlepas. Jadi, kita sudah punya visi dan itu sudah diterjemahkan, kita sudah punya master plan," ucapnya.



Menurutnya, secara frame, ekonomi dan syariah sekarang sudah menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional, karena sudah dipimpin langsung pelaksanaannya oleh presiden dan ketua hariannya wakil presiden ditambah 15 lembaga turut serta termasuk Bank Indonesia.
(nng)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1966 seconds (0.1#10.140)