Ekonomi Mau Pingsan, Sri Mulyani Minta Akuntan Bantu Pulihkan Sektor Keuangan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Koordinasi dan komunikasi antara akuntan dengan pembuat kebijakan pemerintah dinilai sangat penting dan harus beriringan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, akuntan bertujuan untuk menjaga penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yaitu baik, kehati-hatian, akuntabel, dan transparan, sedangkan pemerintah bertujuan menjaga ekonomi tetap tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
(Baca Juga: Sama-sama Tahan Diri, Sri Mulyani Pecut Perbankan dan Korporasi )
Menkeu juga mengajak para akuntan untuk bersama-sama mengembalikan dan memulihkan ekonomi Indonesia . Pada acara yang digelar virtual tersebut, Menkeu memberikan gambaran keterkaitan antara kebijakan yang diambil pemerintah di tengah pandemi dengan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI.
"Ajakan ini bertujuan untuk membangun pondasi yang kuat dan baru, meliputi pondasi tata kelola, pondasi standar keuangan, dan pondasi tingkah laku sehingga dapat menangani risiko moral pengelolaan keuangan. Namun tidak menjadi ketakutan untuk menggerakkan ekonomi," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara virtual Business, Finance, and Accounting Conference yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Selasa (8/12/2020).
Adanya Covid-19 terang dia telah membuat, sektor keuangan terutama perbankan mengalami tekanan yang luar biasa. Selain perbankan harus melakukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71, mereka melihat risiko kredit melonjak tinggi dan pertumbuhan kredit menurun hampir di level 0% atau negatif.
Menyadari bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang luar biasa dan memiliki dilema antara memberikan jaminan perlindungan dengan risiko moral, maka pemerintah merasa perlu bagi IAI untuk melihat tantangan pengelolaan ekonomi Indonesia yang pandemi ini.
(Baca Juga: Rayu Investor AS, Sri Mulyani: Indonesia Negara Tepat untuk Investasi )
Kata dia, dengan pertumbuhan kredit yang lemah tidak akan mendorong ekonomi dan ekonomi tidak mungkin hanya didorong dari APBN sendiri. Pemerintah berusaha untuk memulihkan sektor keuangan dan korporasi untuk kembali melakukan bisnis secara hati-hati.
"Pemerintah bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan memformulasikan upaya mendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan itu antara lain dengan relaksasi pembayaran kredit, subsidi bunga kredit, dan pinjaman modal kerja," imbuhnya.
Sebelumnya Sri Mulyani meminta sektor keuangan dan korporasi segera bergerak. Sektor keuangan seperti perbankan diminta mulai meyalurkan kredit, sedangkan korporasi diminta berani mengambil kredit.
"Kalau yang satu tidak berani mengambil kredit atau yang satu tidak berani memberi kredit, maka ekonomi akan pingsan," cetus Sri Mulyani melalui siaran video.
(Baca Juga: Sama-sama Tahan Diri, Sri Mulyani Pecut Perbankan dan Korporasi )
Menkeu juga mengajak para akuntan untuk bersama-sama mengembalikan dan memulihkan ekonomi Indonesia . Pada acara yang digelar virtual tersebut, Menkeu memberikan gambaran keterkaitan antara kebijakan yang diambil pemerintah di tengah pandemi dengan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI.
"Ajakan ini bertujuan untuk membangun pondasi yang kuat dan baru, meliputi pondasi tata kelola, pondasi standar keuangan, dan pondasi tingkah laku sehingga dapat menangani risiko moral pengelolaan keuangan. Namun tidak menjadi ketakutan untuk menggerakkan ekonomi," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara virtual Business, Finance, and Accounting Conference yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Selasa (8/12/2020).
Adanya Covid-19 terang dia telah membuat, sektor keuangan terutama perbankan mengalami tekanan yang luar biasa. Selain perbankan harus melakukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71, mereka melihat risiko kredit melonjak tinggi dan pertumbuhan kredit menurun hampir di level 0% atau negatif.
Menyadari bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang luar biasa dan memiliki dilema antara memberikan jaminan perlindungan dengan risiko moral, maka pemerintah merasa perlu bagi IAI untuk melihat tantangan pengelolaan ekonomi Indonesia yang pandemi ini.
(Baca Juga: Rayu Investor AS, Sri Mulyani: Indonesia Negara Tepat untuk Investasi )
Kata dia, dengan pertumbuhan kredit yang lemah tidak akan mendorong ekonomi dan ekonomi tidak mungkin hanya didorong dari APBN sendiri. Pemerintah berusaha untuk memulihkan sektor keuangan dan korporasi untuk kembali melakukan bisnis secara hati-hati.
"Pemerintah bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan memformulasikan upaya mendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan itu antara lain dengan relaksasi pembayaran kredit, subsidi bunga kredit, dan pinjaman modal kerja," imbuhnya.
Sebelumnya Sri Mulyani meminta sektor keuangan dan korporasi segera bergerak. Sektor keuangan seperti perbankan diminta mulai meyalurkan kredit, sedangkan korporasi diminta berani mengambil kredit.
"Kalau yang satu tidak berani mengambil kredit atau yang satu tidak berani memberi kredit, maka ekonomi akan pingsan," cetus Sri Mulyani melalui siaran video.
(akr)