Menkeu Ungkap Penyebab Penerimaan Pajak yang Masih Loyo
Selasa, 08 Desember 2020 - 20:26 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri RDP di Gedung DPR RI. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan penyebab penerimaan negara terutama pajak yang mengalami penurunan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan penurunan pajak disebabkam harga-harga komoditas telah mengalami penurunan tajam akibat guncangan ekonomi pada 2008-2009.
“Ada beberapa harga komoditas yang booming, pada akhirnya harga kembali merosot sejak 2014 sampai sekarang,” kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (8/12/2020).
Baca Juga : Sebar Insentif Pajak, Menkeu: Tak Hanya untuk Investor Asing Tapi Juga Domestik
Lalu, reformasi itu dimulai dari sisi organisasi, termasuk inovasi pada kantor-kantor pelayanan. Reformasi juga mengarah pada bidang sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas dan kualitas para jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tata kelola perpajakan di Indonesia.
“Adanya penguatan sistem perpajakan atau coretax,” katanya
Baca Juga : Kementerian PUPR Dukung Penghijauan Infrastruktur
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut reformasi perpajakan menjadi sangat penting. Selain karena pandemi yang menyebabkan defisit melebar, ada kebutuhan pendanaan pembangunan Indonesia ke depan. Misalnya, dari sisi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Oleh karena itu, reformasi perpajakan menjadi penting karena seluruh kebutuhan untuk membangun fondasi Indonesia seharusnya berasal dari penerimaan negara sendiri, yaitu terutama dari pajak,” tandasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan penurunan pajak disebabkam harga-harga komoditas telah mengalami penurunan tajam akibat guncangan ekonomi pada 2008-2009.
“Ada beberapa harga komoditas yang booming, pada akhirnya harga kembali merosot sejak 2014 sampai sekarang,” kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (8/12/2020).
Baca Juga : Sebar Insentif Pajak, Menkeu: Tak Hanya untuk Investor Asing Tapi Juga Domestik
Lalu, reformasi itu dimulai dari sisi organisasi, termasuk inovasi pada kantor-kantor pelayanan. Reformasi juga mengarah pada bidang sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas dan kualitas para jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tata kelola perpajakan di Indonesia.
“Adanya penguatan sistem perpajakan atau coretax,” katanya
Baca Juga : Kementerian PUPR Dukung Penghijauan Infrastruktur
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut reformasi perpajakan menjadi sangat penting. Selain karena pandemi yang menyebabkan defisit melebar, ada kebutuhan pendanaan pembangunan Indonesia ke depan. Misalnya, dari sisi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Oleh karena itu, reformasi perpajakan menjadi penting karena seluruh kebutuhan untuk membangun fondasi Indonesia seharusnya berasal dari penerimaan negara sendiri, yaitu terutama dari pajak,” tandasnya.
(her)
Lihat Juga :
