Pak Jokowi, Ada Usulan Harga Vaksin Dijualnya Rp100.000

Senin, 14 Desember 2020 - 17:48 WIB
loading...
Pak Jokowi, Ada Usulan...
FOTO/Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengusulkan agar pemerintah menetapkan harga maksimal atau batas atas vaksin corona berbayar. Ketua Komisi I BPKN Anna Maria Tri Anggraini mengatakan harga maksimal yang ideal untuk vaksin corona berbayar adalah sebesar Rp100.000. Kalkulasi, harga vaksin ini mengacu standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

"Beberapa kali kami melakukan wawancara berapa harga normal di pasar, rekomendasi yang kami sampaikan seharusnya pemerintah yang menentukan HET [harga eceran tertinggi] sesuai dengan standar internasional. WHO juga sudah memberi kisaran berapa harga yang wajar untuk vaksin Covid-19 ini,” kata Anna dalam video virtual , Senin (14/12/2020).

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Belum Ada Penetapan Harga Vaksin

Dia pun memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terkait harga rapid test, swab test, dan produksi masker. Hal ini agar harga yang ditetapkan tetap terjangkau oleh masyarakat. "Ini agar harga sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kami juga ingin memastikan masyarakat mendapatkan vaksin sesuai dengan bentuk tanggung jawab negara," kata Anna.

Baca Juga: Hati-hati Bro & Sis! Jangan Sampai Pulang Liburan Dirawat di Wisma Atlet

Dilain sisi, Ketua BPKN Rizal E. Halim mengatakan penetapan harga untuk alat kesehatan dan kebutuhan terkait Covid-19 harus mengacu pada UU Kesehatan di mana pemerintah mengambil tanggung jawab penuh atas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan harga untuk layanan-layanan tersebut pun harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan standar yang ditentukan. “Kalau masyarakat yang mampu harus membayar untuk vaksin, kami rekomendasikan penetapan HET wajib dilakukan sesuai dengan data yang kami berikan," tandasnya.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tinjau Integrated Terminal...
Tinjau Integrated Terminal Jakarta Plumpang, BPKN: Cek Kualitas Dilaksanakan Berlapis
DPR Resmi Tetapkan 23...
DPR Resmi Tetapkan 23 Anggota BPKN, Ini Daftarnya
Soal Larangan Angkutan...
Soal Larangan Angkutan Logistik Saat Lebaran 2023, BPKN Wanti-wanti Kelangkaan Pasokan
Jaga Kepercayaan Konsumen,...
Jaga Kepercayaan Konsumen, BKI Raih Penghargaan BPKN Award Raksa Nugraha 2022
Jebakan Betmen Pinjol...
Jebakan Betmen Pinjol Jerat Mahasiswa IPB, BPKN Desak Pemerintah Tingkatkan Pengawasan
Heboh Iklan Susu Formula,...
Heboh Iklan Susu Formula, Pelaku Industri Dianggap Sudah Taat Aturan
BPKN RI Tunjuk Serambi...
BPKN RI Tunjuk Serambi Law Firm Sebagai Konsultan Hukum Resmi
BPKN Dorong Perlindungan...
BPKN Dorong Perlindungan Konsumen Inklusif dan Berkelanjutan
BPKN Imbau Masyarakat...
BPKN Imbau Masyarakat Mengadu Sesuai Prosedur
Rekomendasi
Dosen UGM Kena Doxing...
Dosen UGM Kena Doxing usai Komentari Mutasi ASN Kementerian PU, Dody Hanggodo Bersumpah Tak Tahu
Houthi Resmi Kobarkan...
Houthi Resmi Kobarkan Perang Melawan Arab Saudi, Ini Alasan Utamanya
Mayjen TNI (Purn) Prihati...
Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito Uji Disertasi Doktor Johan Akbari di Universitas Bhayangkara
Berita Terkini
Saat Infrastruktur,...
Saat Infrastruktur, Fasilitas, dan Komunitas Tumbuh Bersama dalam Satu Kawasan
Cara PAMA Ikut Meningkatkan...
Cara PAMA Ikut Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Prabowo: 66,4 Juta Warga...
Prabowo: 66,4 Juta Warga RI Dapat LPG Subsidi, Lebih Banyak dari Penduduk Singapura
Menanti Peran Besar...
Menanti Peran Besar Pertamina dalam Proyek LNG Kelas Dunia Blok Masela
Purbaya Segera Temui...
Purbaya Segera Temui Kepala BGN, Bahas Pemotongan Anggaran MBG
Soal Investor PFII Bebas...
Soal Investor PFII Bebas Pajak hingga 50 Tahun, Purbaya: Masih Belum Tentu
Infografis
Kapuspen TNI Tegaskan...
Kapuspen TNI Tegaskan Tak Ada Personel Datangi Polda Metro Jaya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved