Waduh! BPK Sebut Ada Masalah pada Tata Kelola Piutang Perpajakan
Selasa, 29 Desember 2020 - 15:26 WIB
loading...
BPK menyatakan masih ada permasalahan dalam tata kelola piutang perpajakan pada DJP dan DJBC. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan masih ada permasalahan dalam tata kelola piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta pengelolaan penatausahaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang belum optimal.
Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan BPK Bernadus Dwita Pradana meminta DJP untuk memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data.
(Baca Juga: BPK Temukan 2.693 Masalah Keuangan, Kerugian Negara Capai Rp1,79 triliun)
"Dirjen Pajak agar memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data piutang pajak dan penyisihan atas piutang pajak, serta memastikan piutang PBB yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP," ujarnya dalam konferensi pers IHPS I/2020 BPK Selasa (29/12/2020)
Lebih lanjut dalam laporannya rekomendasi BPK ini bersumber dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 yang menemukan kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan di DJP dan DJBC. Akibat kelemahan ini timbul implikasi bagi keuangan negara.
Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan BPK Bernadus Dwita Pradana meminta DJP untuk memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data.
(Baca Juga: BPK Temukan 2.693 Masalah Keuangan, Kerugian Negara Capai Rp1,79 triliun)
"Dirjen Pajak agar memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data piutang pajak dan penyisihan atas piutang pajak, serta memastikan piutang PBB yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP," ujarnya dalam konferensi pers IHPS I/2020 BPK Selasa (29/12/2020)
Lebih lanjut dalam laporannya rekomendasi BPK ini bersumber dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 yang menemukan kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan di DJP dan DJBC. Akibat kelemahan ini timbul implikasi bagi keuangan negara.
Lihat Juga :
