Kementerian ESDM Kejar Target Energi Bersih dengan Cofiring Biomassa

JAKARTA - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, metode cofiring biomassa pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tentunya akan berdampak positif dalam pencapaian kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT).

Di dalam Kebijakan Energi Nasional telah ditetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sehingga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingannya untuk bisa merealisasikannya. ( Baca juga:Lagi, Dua Pembangkit PLN Campuran Sampah Resmi Beroperasi )

"Dengan capaian di 2020 ini kurang lebih 11%, maka PR kita untuk mencapai target tersebut masih cukup besar dan diperlukan berbagai terobosan dan inovasi untuk akselerasinya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/12/2020).

Dia melanjutkan, substitusi energi merupakan upaya yang mudah, cepat dan murah. Apalagi di masa pandemi covid ini, ketika permintaan atas energi menurun dan ketersediaan dana untuk investasi juga terbatas, upaya substitusi energi untuk jangka pendek dan menengah menjadi pilihan yang cerdas.

"Cofiring biomasa pada PLTU bukanlah langkah baru. Banyak negara-negara di luar yang sudah berhasil meng'hijau'kan PLTUnya dengan program cofiring biomassa, bahkan hingga 100% PLTU digantikan dengan biomasa," ungkapnya.

Ke depan, pemerintah juga akan berupaya untuk bisa mengurangai PLTU-PLTU eksisting untuk digantikan dengan pembangkit-pembangkit yang lebih bersih.

Dadan berharap program cofiring dilaksanakan secara berkelanjutan dan semua pihak dapat turut menyukseskan program cofiring ini. "Kita tidak berharap program ini hanya berjalan sebentar, presentase campuran biomassa juga harus terus ditingkatkan. Untuk itu, sisi hulu penyediaan feedstock-nya harus sama-sama kita bangun dan kita kembangkan dengan baik," pungkasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi telah menyusun rencana aksi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PLN, antara lain penyelesaian roadmap pengembangan cofiring biomassa termasuk penentuan skala prioritas klaster PLTU. ( Baca juga:Canda Ala Sufi: Perintah Itu Mudah, Tetapi Pelaksanaannya Sulit )

Kemudian membentuk tim teknis yang bertugas untuk pendampingan dan monitoring pada pelaksanaan implementasi komersial cofiring biomassa. Terutama, terkait pasokan bahan baku dan skema bisnis; menyusun RSNI pelet biomassa dan bahan bakar jumputan padat, diharapkan menjadi SNI pada Desember 2020.

Selanjutnya, menyusun Permen ESDM implementasi cofiring yang ditargetkan selesai pada 2021; dan membangun ekosistem listrik kerakyatan dengan melibatkan BUMDes serta meningkatkan kerja sama dengan KL terkait lain untuk menyukseskan program cofiring.