Kuartal I/2020, Lifting Migas Capai 90,4%

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkam lifting minyak dan gas bumi (migas) pada kuartal I/2020 sebesar 90,4% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.

Berdasarkan data SKK Migas pada kuartal I/2020 ini rata-rata lifting minyak bumi sebesar 701,6 ribu barel per hari (BOPD). Angka ini sekitar 92,9% dari target APBN sebesar 755 ribu BOPD.

Untuk gas bumi, liftingnya sebesar 5.866 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 87,9% dari target APBN sebesar 6.670 MMSCFD. Secara kumulatif, lifting migas sebesar 1,749 juta barel setara minyak per hari atau sekitar 90,4% dari target APBN sebesar 1,946 juta barel setara minyak per hari.

“Ke depan, lifting migas akan semakin tertekan diakibat Covid-19 dan rendahnya harga minyak,” kata Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto ketika memaparkan kinerja SKK Migas saat paparan kinerja secara online, di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Dwi menjelaskan, sangat berat mencapai lifting migas sesuai target APBN 2020. Target lifting yang diberikan, lebih tinggi dari kemampuan teknis lapangan-lapangan migas yang disepakati antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) saat pembahasan WP&B tahun 2020.

Rata-rata lifting migas pada kuartal I/2020 mencapai 101 persen dibandingkan dengan target WP&B yang sebesar 1,728 juta barel setara minyak per hari. Kepala SKK Migas mengapresiasi kontraktor KKS atas capaian lifting yang lebih baik dari angka perencanaan. “Artinya, kita berhasil melakukan langkah-langkah kreatif untuk meningkatkan produksi,” katanya.

Rendahnya harga minyak sejak Februari 2020 yang kemudian dibarengi oleh penyebaran virus Covid-19 mulai mempengaruhi kegiatan hulu migas, baik di operasional, pelaksanaan proyek maupun penyerapan gas.

Pada kegiatan operasional hulu migas, pencegahan penyebaran Covid-19 membuat transportasi material dan inspeksi kinerja peralatan/fasilitas lebih lama, produktivitas engineering dan konstruksi menjadi lebih rendah karena pergerakan tenaga kerja yang terbatas. Selain itu, persetujuan pengurusan perijinan juga memakan waktu yang lebih lama.

Akibat dari hal tersebut, semua kegiatan harus menyesuaikan kondisi yang dihadapi. Sebagian aktivitas operasional seperti planned shutdown, pengeboran, kerja ulang dan perawatan sumur mengalami penundaan. Proyek-proyek mengalami pelambatan dibanding sebelumnya.

Adapun proyek Marakes yang mundur dari September 2020 ke tahun 2021 karena pengadaan barang dan tenaga penunjang dari Itali oleh Eni terhambat. “Penyerapan gas oleh para pembeli juga berkurang akibat menurunnya permintaan,” kata Dwi.

Untuk mengatasi hambatan operasional dan kelancaran proyek, SKK Migas telah berkoordinasi dengan para gubernur di wilayah kerja KKKS, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminta bantuan agar mobilisasi pekerja hulu migas dapat tetap dilaksanakan, dengan tetap memperhatikan kaidah (Covid 19) dan keselamatan kerja.

SKK Migas dan KKKS juga melakukan penyesuaian sistem kerja dan membahas ulang rencana kerja tahun 2020, untuk menetapkan best effort yang dilakukan.

Dengan kondisi ini, SKK Migas dan Kontraktor KKS memperkirakan rata-rata produksi minyak pada tahun 2020 sebesar 725 BOPD dan gas bumi sebesar 5.727 MMSCFD. “Outlook gross revenue juga turun dari USD32 miliar menjadi USD19 miliar,” kata Dwi.

Penurunan gross revenue ini akibat kondisi harga minyak dan kebijakan perubahan paradigma bahwa sektor migas bukan lagi sebagai sumber pendapatan negara tetapi lebih sebagai penggerak ekonomi.

“Hulu migas tidak lagi hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, namun telah menjadi penggerak ekonomi nasional dengan multiplayer effect diberbagai bidang seperti ekonomi, lapangan kerja, TKDN dan lainnya. Dengan terus bergeraknya industri hulu migas maka dapat menjadi urat nadi perekonomian nasional ditengah perlambatan aktivitas ekonomi,” kata Dwi Soetjipto.

Dia menambahkan bahwa capaian kinerja triwulan pertama tahun 2020 merupakan wujud awal keberhasilan pelaksanaan transformasi SKK Migas yang telah dimulai di tahun 2019.

Melalui implementasi salah satu pilar transformasi dengan telah dilaksanakannya digitalisasi melalui integrated operation center (IOC) sejak 31 Desember 2019 serta beroperasinya layanan one door service policy (ODSP) per Januari 2020.

“Pelaksanaan pilar transformasi tersebut memberikan andil pada upaya peningkatan pengawasan dan memangkas birokrasi dengan penyelesaian berbagai perizinan dalam satu platform layanan ODSP dengan waktu yang lebih cepat, telah memberikan dampak positif bagi pelaksanaan investasi hulu migas 2020 ditengah tantangan wabah Corona Covid-19,” ucapnya.

Selain fokus pada pencapaian target teknis yang telah ditetapkan pada WP&B, SKK Migas secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan berbagai program Filling The Gap (FTG) agar dapat dicapai penambahan produksi migas melalui penerapan inovasi dan operational excellence di hulu migas. Selain itu SKK Migas juga membuat terobosan-terobosan untuk mengusahakan agar efisiensi di hulu migas dapat semakin ditingkatkan.

Di tengah penurunan industri nasional sebagai akibat perlambatan ekonomi akibat wabah Corona Covid-19, insan hulu migas terus bekerja keras memberikan kontribusi yang terbaik agar target yang telah ditetapkan di tahun 2020 dapat tercapai.

“Oleh karena itu, SKK Migas selalu berupaya keras untuk menjaga agar kegiatan operasional hulu migas dan pembangunan proyek-proyek hulu migas nasional tidak terhenti. Dapat dibayangkan jika operasional hulu migas dan proyek hulu migas berhenti, berapa dampak yang ditimbulkan di industri penunjang, ketenagakerjaan serta ekonomi daerah,” pungkas Dwi Soetjipto.