Abai dengan Kedelai, Sampai Kapan?
Senin, 04 Januari 2021 - 06:29 WIB
loading...
A
A
A
Solusi yang bisa ditempuh terhadap masalah ini adalah dengan mengembangkan kedelai lokal dan mencari alternatif negara lain sebagai sumber impor. Dia juga curiga, impor kedelai sengaja dipertahankan karena ada kepentingan dari mafia-mafia. "Sehingga pemerintah, di satu sisi malas mengembangkan kedelai lokal dan tergantung impor," tandasnya.
Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan pihaknya akan memanggil pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi atas kisruh kenaikan harga kedelai. "Kami sudah lama minta pemerintah menetapkan patokan harga komoditas pangan. Tujuannya, agar ada kendali harga dan memastikan bahan baku terjangkau," ujarnya. (Baca juga: Protes Harga Kedelai Naik, Pengrajin Tahu dan Tempe se-Jabodetabek Mogok Produksi )
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta pemerintah banyak turun ke pasar. Dia menduga kenaikan saat ini juga akibat ulah spekulan yang memanfaatkan situasi. Dia juga mendorong pengembangan kedelai di dalam negeri. "Tanah yang luas seperti yang kita punya mustahil tidak mampu menyediakan kedelai sesuai kebutuhan nasional," ucapnya.
Direktur Riset dan Program Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra) Surya Vandiantara menilai kekhawatiran para produsen tahu dan tempe yang ditandai dengan aksi mogok produksi cukup beralasan. Mengingat di tengah turunnya tingkat konsumsi masyarakat yang diakibatkan dampak pandemi Covid-19, harga kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe justru naik. "Apabila para produsen makanan olahan kedelai menaikkan harga jual mengikuti kenaikan bahan baku, maka akan berdampak pada omzet penjualan harian yang menurun karena daya beli masyarakat saat ini masih terdampak pandemi," ujar Surya, kemarin.
Dia menuturkan, berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) impor kedelai Indonesia mencapai 2.670.086 ton pada tahun 2019, naik 84.277 ton dari tahun 2018 sebanyak 2.585.809 ton. Besaran angka impor kedelai tersebut di satu sisi menunjukkan betapa Indonesia sangat bergantung pada impor kedelai guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di lain pihak, besaran angka impor tersebut menjadi potensi yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan kedelai di pasar dalam negeri yang mencapai hingga 2,6 juta ton setiap tahunnya.
Maka itu, Analis ekonomi-politik dari UIN Jakarta ini menegaskan, pemerintah dalam hal ini Kementerian pertanian (Kementan) seharusnya mampu menangkap potensi pasar ini. Sudah selayaknya kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo itu menggalakkan program yang bertujuan meningkatkan produksi kedelai dalam negeri agar kebutuhan pasar kedelai di dalam negeri tidak lagi bergantung pada produk impor.
Dia juga mendorong Kementan lebih berani mengajukan berbagai program terobosan pemberdayaan bagi petani kedelai, riset mengenai pengembangan produk kedelai, dan penyaluran modal bagi para petani kedelai. Tujuannya agar produksi kedelai dalam negeri mampu menjadi raja di negeri sendiri, dan tidak lagi bergantung pada kedelai impor.
Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan pihaknya akan memanggil pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi atas kisruh kenaikan harga kedelai. "Kami sudah lama minta pemerintah menetapkan patokan harga komoditas pangan. Tujuannya, agar ada kendali harga dan memastikan bahan baku terjangkau," ujarnya. (Baca juga: Protes Harga Kedelai Naik, Pengrajin Tahu dan Tempe se-Jabodetabek Mogok Produksi )
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta pemerintah banyak turun ke pasar. Dia menduga kenaikan saat ini juga akibat ulah spekulan yang memanfaatkan situasi. Dia juga mendorong pengembangan kedelai di dalam negeri. "Tanah yang luas seperti yang kita punya mustahil tidak mampu menyediakan kedelai sesuai kebutuhan nasional," ucapnya.
Direktur Riset dan Program Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra) Surya Vandiantara menilai kekhawatiran para produsen tahu dan tempe yang ditandai dengan aksi mogok produksi cukup beralasan. Mengingat di tengah turunnya tingkat konsumsi masyarakat yang diakibatkan dampak pandemi Covid-19, harga kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe justru naik. "Apabila para produsen makanan olahan kedelai menaikkan harga jual mengikuti kenaikan bahan baku, maka akan berdampak pada omzet penjualan harian yang menurun karena daya beli masyarakat saat ini masih terdampak pandemi," ujar Surya, kemarin.
Dia menuturkan, berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) impor kedelai Indonesia mencapai 2.670.086 ton pada tahun 2019, naik 84.277 ton dari tahun 2018 sebanyak 2.585.809 ton. Besaran angka impor kedelai tersebut di satu sisi menunjukkan betapa Indonesia sangat bergantung pada impor kedelai guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di lain pihak, besaran angka impor tersebut menjadi potensi yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan kedelai di pasar dalam negeri yang mencapai hingga 2,6 juta ton setiap tahunnya.
Maka itu, Analis ekonomi-politik dari UIN Jakarta ini menegaskan, pemerintah dalam hal ini Kementerian pertanian (Kementan) seharusnya mampu menangkap potensi pasar ini. Sudah selayaknya kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo itu menggalakkan program yang bertujuan meningkatkan produksi kedelai dalam negeri agar kebutuhan pasar kedelai di dalam negeri tidak lagi bergantung pada produk impor.
Dia juga mendorong Kementan lebih berani mengajukan berbagai program terobosan pemberdayaan bagi petani kedelai, riset mengenai pengembangan produk kedelai, dan penyaluran modal bagi para petani kedelai. Tujuannya agar produksi kedelai dalam negeri mampu menjadi raja di negeri sendiri, dan tidak lagi bergantung pada kedelai impor.
Lihat Juga :
