Tanri Abeng Bisikin Erick Thohir, Masih Banyak BUMN Tidak Berstandar Dunia

JAKARTA - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng menilai, belum semua perseroan plat merah memiliki reputasi yang diharapkan oleh multinational impresser. Itu karena tidak banyak manajemen emiten memahami tata kelola perusahaan atau Corporate governance berstandar dunia.

"Seperti yang saya sebutkan tadi goverment dengan standar internasional perlu diterapkan secara konsisten oleh seluruh direksi dan komisaris BUMN , pada hemat saya tidak semua komisaris bahkan direksi pun saat ini sudah benar-benar memahami global government standard," ujar Tanri dikutip Kamis (7/1/2021).

(Baca Juga: Eks Menteri BUMN Tanri Abeng, Minta Erick Thohir Berdayakan Dewan Komisaris )

Seyogyanya komisaris dan direksi masih perlu belajar lagi dan menguasai aspek good government untuk menjalankan peran pengendalian dan pengawasan secara efektif. Jika tidak, dia menilai, BUMN bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah. Contohnya adalah kasus korupsi yang melibatkan banyak petinggi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) karena lemahnya tata kelola perusahaan.

"Untuk menjalankan peran pengendalian dan pengawasan secara efektif, jika tidak maka kita akan atau BUMN kita akan bisa mengalami hal-hal yang seperti kita sudah ikuti terakhir ini. Asabri ini karena kurangnya tidak efektifnya pengawasan pada komisaris," kata dia.

Dewan komisaris BUMN berperan penting dalam penerapan good government mengingat begitu banyak anggota komisaris di induk perusahaan dengan jumlah yang mencapai ratusan orang. "Sekitar 700 (BUMN) kalau masuk anak-anak dan cucunya barangkali 10 kali lipat daripada itu dan mereka sumber penempatannya berasal dari disiplin yang berbeda dan latar belakang yang berbeda," ujarnya.

(Baca Juga: Restrukturisasi Erick Thohir Sejalan dengan Arah Reformasi BUMN Era Tanri Abeng )

Meski begitu, dia mengapresiasi BUMN yang sudah mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia seperti PT Telkom, Bank Mandiri, BRI, BNI dan lainnya. Menurut Tanri, dengan menjadi perusahaan terbuka, praktik tata kelola perusahaan sudah mendekati standar internasional.

"Oleh karenanya BUMN-BUMN yang lain didorong untuk bisa go public juga menurut saya. Akhirnya corporate governance ini juga penting di internal BUMN itu sendiri," paparnya.