Beras Impor Vietnam Masuk ke Pasar Cipinang, Pedagang Menjerit

JAKARTA - Pedagang beras Cipinang mengeluhkan masuknya beras impor putih ke Indonesia. Wakil Ketua Umum Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras) Billy Haryanto mengatakan, 300 ton beras dari Vietnam masuk ke Pasar Cipinang.

Ia mengatakan bahwa masuknya beras Vietnam tersebut akan mematikan beras nasional. Karena harga beras dibanderal Rp 9 ribu, hampir sama dengan harga beras di Cipinang.

"Beras masuk tiba-tiba, tentu ini berimbas pada beras lokal, hari ini saja 300 ton," kata Billy di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu, (13/1/2021).



Billy heran dengan masuknya beras impor Vietnam tersebut. Pasalnya pada tahun ini stok beras aman. Berdasarkan data BPS, beras Nasional Surplus 2020 diperkirakan Surplus 2,3 juta ton.

Selain itu menurutnya, impor beras putih biasa tidak dapat dilakukan sembarangan, karena harus melalui Bulog. Hal itu berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Perpres tersebut menyatakan, Bulog melaksanakan impor untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras. Ia menilai masuknya beras Vietnam tersebut ke Indonesia merupakan akal-akalan.

Berdasarkan temuan para pedagang beras di Cipinang, beras putih biasa tersebut dibalut atau dilabeli nama 'beras khusus'. Di dalam karung tertera jenis beras dan nama importirnya. Namun saat dibuka, ternyata bukan beras khusus atau premium melainkan beras biasa.



Ia menduga beras tersebut sengaja dilabeli beras khusus agar dapat diimpor oleh pengusaha tanpa melibatkan Bulog. "Isinya beras putih biasa tapi di karung di tulis beras khusus (beras Jasmine). Padahal kalau beras khusus harganya minimal Rp 12 ribu bukan 9 ribu," katanya.

Billy mengatakan, bahwa importir beras dalam hal ini Sarinah dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) harus menjelaskan, masuknya beras putih Vietnam tersebut ke Indonesia. Selain itu, Ia juga meminta pihak berwenang harus berani menelusuri beredarnya beras tersebut, karena akan mematikan beras lokal.

"Pemerintah harus turun tangan, ini tidak bisa dibiarkan, karena ini menyangkut beras kebutuhan nasional dan menyangkut kehidupan para petani di Indoensia," pungkasnya.