Industri Fintech Pendanaan Butuh Payung Hukum yang Kuat
Jum'at, 15 Januari 2021 - 15:11 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai perlunya regulasi berbentuk undang-undang terkait financial technology (fintech) . Hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan industri agar mempercepat pemulihan ekonomi nasional salah satunya yang mengatur bahwa hanya fintech lending berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat beroperasi, dan menutup akses pinjol atau fintech illegal beroperasi.
“Mohon dukungan Komisi XI untuk mempertimbangkan payung hukum dengan UU tersendiri, jika sulit dengan UU fintech, bisa juga menyisipkan di omnibus law," ujar Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko secara virtual di Jakarta, Jumat (15/1/2021).
(baca juga: IMF: Omnibus Law Kurangi Hambatan Investasi di Indonesia )
Pihaknya hanya ingin ada peraturan yang mengatur bahwa hanya fintech berizin yang boleh beroperasi. "Anggota kami yang masih berstatus terdaftar, agar segera mengurus proses perizinan OJK. Hal ini agar tidak ada celah bagi pihak pinjol atau fintech illegal bermain, jika tetap beroperasi, pinjol illegal ini melakukan tindak pidana,” ujar dia.
Hingga saat ini, AFPI mengidentifikasi bahwa pinjol atau fintech ilegal dengan berbagai karakteristiknya ini merugikan industri dan masyarakat. “Pinjol ilegal ini tidak terdaftar dan tidak diawasi OJK dengan bunga atau biaya pinjaman yang tak terbatas," tukas dia.
“Mohon dukungan Komisi XI untuk mempertimbangkan payung hukum dengan UU tersendiri, jika sulit dengan UU fintech, bisa juga menyisipkan di omnibus law," ujar Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko secara virtual di Jakarta, Jumat (15/1/2021).
(baca juga: IMF: Omnibus Law Kurangi Hambatan Investasi di Indonesia )
Pihaknya hanya ingin ada peraturan yang mengatur bahwa hanya fintech berizin yang boleh beroperasi. "Anggota kami yang masih berstatus terdaftar, agar segera mengurus proses perizinan OJK. Hal ini agar tidak ada celah bagi pihak pinjol atau fintech illegal bermain, jika tetap beroperasi, pinjol illegal ini melakukan tindak pidana,” ujar dia.
Hingga saat ini, AFPI mengidentifikasi bahwa pinjol atau fintech ilegal dengan berbagai karakteristiknya ini merugikan industri dan masyarakat. “Pinjol ilegal ini tidak terdaftar dan tidak diawasi OJK dengan bunga atau biaya pinjaman yang tak terbatas," tukas dia.
Lihat Juga :
