LPI Mengemban Misi Penting Menggiatkan Pembangunan dan Investasi

JAKARTA - Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (suigeneris) dalam rangka pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. LPI bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.



Pemerintah telah menyerahkan lima nama calon dewan pengawas Lembaga Pengelola Investasi kepada DPR pada Selasa (12/1). Jika mengantongi restu DPR setelah proses konsultasi, kelima calon tersebut akan ditetapkan sebagai dewan pengawas LPI pada pekan depan.

Pekan ini Dewan Pengawas LPI sudah ditetapkan. Bintang Hidayanto mengucapkan, selamat kepada para Dewan Pengawas yang terpilih, dan berharap agar Dewan Pengawas dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengawasi jalannya LPI. Bintang yang dikenal sebagai praktisi hukum yang sangat konsen terhadap isu ekonomi, investasi dan SWF.

“LPI mengemban misi penting untuk menggiatkan pembangunan dan investasi terutama di sektor-sektor yang penting untuk rakyat,” ucap Bintang Hidayanto yang dikenal sebagai Corporate Lawyer pendiri firma Guido Hidayanto and Paftner.

Lebih lanjut Ia mengingatkan, bahwa LPU berdiri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa manfaat untuk masyarakat Indonesia.

“Ingat, LPI didirikan untuk membawa sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat. Jadi rakyat harus diposisikan sebagai stakeholder utama. Sejatinya, LPI jangan melakukan hal-hal yang justru menyusahkan dan merugikan rakyat," sambungnya.

Menurut Bintang Hidayanto, saat ini Indonesia sedang menjadi sorotan dunia, Indonesia harus memastikan bahwa berdirinya LPI membawa dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonomi bukan malah sebaliknya.

“Seluruh dunia sedang melihat dan memperhatikan SWF bentukan Indonesia ini. Ini adalah ajang pembuktian bahwa kita mampu, tidak hanya dalam mengolah dan mengeksekusi, namun juga untuk tidak terjerumus dalam perangkap moral hazard, seperti yang terjadi pada 1MDB,” ucap Bintang.

Kemudian Bintang Hidayanto menyatakan, bahwa Dewan Pengawas harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab “Dewan Pengawas harus memastikan bahwa LPI tidak akan bernasib sama dengan 1MDB. Ini adalah tanggung jawab besar dan berat mengingat besarnya potensi moral hazard,” ucap Bintang.

Bintang Menambahkan bahwa langkah Indonesia dalam mendirikan LPI ini akan menjadi pertaruhan nama Indonesia di dunia internasional. “Kalau berhasil, ini akan dicontoh oleh banyak negara lain yang memiliki situasi seperti Indonesia yaitu membutuhkan dana besar untuk pembangunan namun secara keuangan, defisit," paparnya.