Menko Airlangga Beberkan Sederet Game Changer untuk Dongkrak Ekonomi 2021

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membeberkan, pemerintah menyiapkan 3 strategi utama untuk game changer ekonomi Indonesia agar mampu tumbuh positif di tahun 2021. Pemerintah sendiri memasang target, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan di kisaran 4,5 hingga 5,5% di tahun 2021 meski saat ini statusnya masih terkontraksi akibat pandemi Covid-19.

"Untuk memastikan hal ini, pemerintah menyiapkan 3 strategi utama untuk game changer," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (5/2/2021).



Strategi pertamanya adalah mempertahankan daya beli masyarakat menengah kebawah dengan melanjutkan program perlindungan sosial, seperti program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT dana desa, dan bansos lainnya. Pemerintah juga berkomitmen menjaga kelangsungan dunia usaha dengan memberikan dukungan pada UMKM dan korporasi, serta koperasi sebagai program prioritas.

"Pemerintah juga mendorong customer confidence dari kelompok menengah ke atas untuk berbelanja dengan percepatan penanganan Covid-19 dan agar masyarakat bisa belanja dari seluruh tingkatan, dengan vaksinasi untuk 182 juta penduduk tahun ini," tambah Airlangga.

Pemerintah juga mendorong kesediaan dari sarana prasarana, APD, dan mempersiapkan pembatasan kegiatan bersifat lokal. Kampanye 3M juga digerakkan dan ditegaskan, serta mengefektifkan 3T(Tracing, Testing, Treatment) karena ini dinilai bisa memitigasi meningkatnya angka kasus Covid-19.

"Secara aktif pemerintah melibatkan dari Satgas pusat sampai daerah sampai Babinsa, Babinkamtibmas, satpol PP dan pihak lainnya. Juga mendorong implementasi UU Cipta Kerja untuk game changer investasi jangka menengah dan panjang, juga mendorong UMKM membuat kegiatan lebih mudah dan menyerap lapangan kerja," tegasnya.



Pemerintah juga akan melakukan reform dalam bentuk regulasi supaya mendorong agar Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau disebut juga SWF untuk bisa segera bisa beroperasi. Kemudahan berusaha ini akan menjadi jembatan untuk mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang.

"Hampir seluruh dari 4 RPP dan Perpres turunan UU Ciptaker (Undang-undang Cipta Kerja) sudah siap dan telah ditandatangani. Selanjutnya, kelanjutan UU Ciptaker adalah operasionalisasi RPP tersebut terkait peraturan masing-masing kementerian," ucap Airlangga.

Hal itu akan membuat standar pelaksanaan paling lambat 4 bulan dari penetapan RPP dan perpres. Pemerintah juga akan gencar berkomunikasi kepada publik dalam bentuk sosialisasi fisik dan online.

"OSS dan supporting system akan siap di Juni 2021, dan ada waktu mempersiapkan capacity building dari K/L, Pemda, serta disediakannya jaringan perangkat dan ruang konsultasi bersama persiapan SDM untuk operator dan pengawas OSS," pungkasnya.