9 Terobosan dan Inovasi Kemnaker Selama 2020-2024, Reformasi Jadi Kunci

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan, bahwa terdapat 9 (sembilan) terobosan dan inovasi Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) selama 2020-2024 yang tercantum dalam bab V Laporan Tahunan Kemnaker tahun 2020.

"Pertama, reformasi birokrasi dengan arah kebijakan mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima," ujar Ida dalam konferensi pers virtual Laporan Tahunan Kemenaker 2020 di Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Terobosan kedua adalah pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan dengan arah kebijakan mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar di Indonesia.

"Ketiga, transformasi BLK dengan arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional," tambahnya.

Untuk terobosan keempat, Ida mengatakan bahwa akan dirancang link and match ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

"Kelima, transformasi program perluasan kesempatan kerja yang diarahkan untuk mengembangkan program kewirausahaan yang efektif untuk membentuk wirausaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan," tutur Ida.

Selanjutnya, yang keenam adalah pengembangan talenta muda dengan arah kebijakan mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda yang siap menyambut pekerjaan masa depan (future job) yang dinamis dan fleksibel.

"Ketujuh, perluasan pasar kerja luar negeri yang diarahkan untuk mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor-sektor formal," imbuh Ida.

Terobosan kedelapan adalah visi baru hubungan industrial dengan arah kebijakan mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.

"Terakhir, reformasi pengawasan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang berintegritas dan kredibel," pungkas Ida.