Ahli Tambang Minta Kebijakan Mineral dan Batu Bara Harus Ditinjau Berkala

JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengungkapkan, ada beberapa catatan soal kebijakan mineral dan batu bara ( minerba ) nasional. Meski menurutnya kebijakan soal minerba sudah sangat baik dalam menurunkan cita-cita konstitusi ke dalam kerangka strategi umum masing-masing aspek inventarisasi, pengusahaan, dan konservasi.



Namun masih perlu disempurnakan untuk lebih sederhana agar dapat menjadi acuan dan dapat diimplementasikan seperti kebijakan mineral untuk energi, kebijakan smart mining dan perubahan iklim.

"Kebijakan minerba nasional harus dilakukan review secara berkala, misalnya 5 tahun, untuk menjawab tantangan, peluang, dan perubahan lingkungan dan teknologi yang terjadi dengan sangat cepat," ujarnya dalam webinar Sosialisasi Kebijakan Mineral dan Batu Bara, Kamis (11/2/2021).



Dia melanjutkan, kebijakan minerba juga harus mendorong pengembangan dan pemberdayaan teknologi dalam negeri untuk kemandirian dan kemajuan bangsa. Selain itu juga mempersiapkan kebijakan pemanfaatan dana PNBP sektor minerba untuk kesinambungan pembangunan, pembiayaan dan keberlanjutan ekonomi post mining dengan konsep Sovereign Wealth Fund (Mining Sustainable Fund).

"Perhapi sebagai mitra pemerintah selalu siap membantu dalam melakukan kajian dan memberikan masukan yang konstruktif untuk kemajuan industri pertambangan," tandasnya.