Putus Kontrak Sepihak dengan NAC, Garuda Harus Siap dengan Kompensasi
Kamis, 11 Februari 2021 - 21:27 WIB
loading...
Pesawat Bombardier CRJ 1000 Nextgen. Foto/Dok SINDOphoto/Eko Purwanto
A
A
A
JAKARTA - Ombudsman RI menilai tepat jika Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakhiri kontrak operating lease dengan Nordic Aviation Capital (NAC) perihal pesawat Bombardier CRJ 1000.
Meski begitu, ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan Kementerian BUMN dan manajemen Garuda Indonesia . Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menyebut, salah satu dampak adalah kompensasi atau ganti rugi dari lessor atau pemilik pesawat. "Lessor pesawat akan minta kompensasi atau ganti rugi atau penalti," ujar dia saat dihubungi MNC Portal Indonesia Kamis (11/2/2021).
(Baca juga: Erick Putus Hubungan Garuda dengan NAC, Ada Apa? )
Konsekuesi dinilai wajar saja karena ada pemutusam kontrak secara sepihak yang dilakukan Kementerian BUMN. Terkait hal ini, Alvin menilai, keputusan Menteri BUMN sangat beralasan karena ada dugaan suap yang saat ini dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda Indonesia saat proses pengadaan pesawat tahun 2011 silam.
Dugaan itu didasari atas tahap penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penyelidikan oleh Serious Fraud Office (SFO) Inggris. "Tentunya kita harus melihat dari kontraknya dulu, apakah ada pinalti untuk akhiran yang lebih awal. Tapi sisi lain, ini sudah terbukti ada kasus suap dan korupsi di sana itu di negara-negara AS, Eropa, dan Kanada, kalau ini semua sudah ada terbukti korupsi kontrak itu menjadi kacau, jadi kita bisa saja mengembalikan (putus kontrak)," kata dia.
Meski begitu, ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan Kementerian BUMN dan manajemen Garuda Indonesia . Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menyebut, salah satu dampak adalah kompensasi atau ganti rugi dari lessor atau pemilik pesawat. "Lessor pesawat akan minta kompensasi atau ganti rugi atau penalti," ujar dia saat dihubungi MNC Portal Indonesia Kamis (11/2/2021).
(Baca juga: Erick Putus Hubungan Garuda dengan NAC, Ada Apa? )
Konsekuesi dinilai wajar saja karena ada pemutusam kontrak secara sepihak yang dilakukan Kementerian BUMN. Terkait hal ini, Alvin menilai, keputusan Menteri BUMN sangat beralasan karena ada dugaan suap yang saat ini dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda Indonesia saat proses pengadaan pesawat tahun 2011 silam.
Dugaan itu didasari atas tahap penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penyelidikan oleh Serious Fraud Office (SFO) Inggris. "Tentunya kita harus melihat dari kontraknya dulu, apakah ada pinalti untuk akhiran yang lebih awal. Tapi sisi lain, ini sudah terbukti ada kasus suap dan korupsi di sana itu di negara-negara AS, Eropa, dan Kanada, kalau ini semua sudah ada terbukti korupsi kontrak itu menjadi kacau, jadi kita bisa saja mengembalikan (putus kontrak)," kata dia.
Lihat Juga :
