Proyek Infrastruktur Jalan Terus dengan Terobosan Pembiayaan

Baidowi yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini menjelaskan, ketidakmampuan APBN membiayai proyek infrastruktur terbalik dengan rentang luas wilayah seluruh Indonesia. Maka, kata dia, skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dicarikan dengan cara pinjaman dari luar negeri. Di sisi lain, dia memaparkan, pemerintah serta juga BUMN Karya tidak boleh sampai terjebak pada kepentingan global dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dari utang luar negeri.

"Supaya kita tidak tersandera oleh kepentingan global, maka harus ada mekanisme dan syarat yang ketat. Seperti yang saya sampaikan tadi, anda boleh memberikan utang tetapi syarat-syarat begini-begini. Contoh dalam proyek infrastruktur, harus melibatkan tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kasar tapi tenaga ahli teknologi silakan anda bawa dari luar. Berikutnya, anda diberi konsesi sekian tahun, setelah ini selesai maka anda harus pulang," ungkapnya.

Tetap Ekspansif
Di tengah kondisi pandemi, sejumlah BUMN terus berupaya menggarap proyek infrastrutur yang menjadi penugasan pemerintah. Mulai dari jalan tol, bendungan, hingga pelabuhan.

PT Hutama Karya (Persero) misalnya, saat ini sedang menggarap Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tercatat ada delapan ruas JTTS yang sedang dikerjakan, antara lain Tol Sigli – Banda Aceh sepanjang 60 kilometer (km) yang progresnya konstruksinya mencapai 63%. Kemudian Tol Pekanbaru - Pangkalan (83 Km) dengan progres konstruksi 43%, Tol Padang – Sicincin (37 Km) dengan progres konstruksi mencapai 38% dan Tol Bengkulu – Taba Penanjung (18 Km) dengan progres konstruksi 80%.

Selain itu, Hutama Karya juga sedang menggarap Tol Simpang Indralaya–Muara Enim (119 Km) dengan progres konstruksi 22%, serta Tol Binjai–Langsa seksi Binjai–Pangkalan Brandan (58 Km) dengan progres konstruksi 27%.

“Ada juga Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (143 km) dengan progres konstruksi 59% dan Tol Kisaran – Indrapura (48 Km) dengan progres konstruksi 17%;” kata EVP of Corporate Secretary PT Hutama Karya (Persero) Muhammad Fauzan kemarin.

Dalam membangun dan mengerjakan JTSS, kata Fauzan, Hutama Karya berpatokan pada skema yang ada. Sehingga proses pembangunan tidak terkendala dalam bidang pembiayaan.

"Kami melaksanakan pembangunan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sesuai dengan PMN (penyertaan modal negara) yang telah diberikan oleh Pemerintah sehingga tidak ada kendala terutama dalam pembiayaan,” ungkapnya.

Bahkan, kata Fauzan, pihaknya mendapat dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam pengerjaan JTSS. Sehingga untuk likuiditas Hutama Karya (persero) masih dapat ditanggulangi dan belum pada level memprihatinkan.

“Likuiditas kami terjaga pada level yang manageable. Dalam pembangunan proyek JTTS, kami mendapat dukungan dari pemerintah dengan penambahan PMN sebesar Rp11 triliun pada 2020 serta construction support,” tambahnya.