Soal Infrastruktur, Ridwan Kamil Tagih Janji ke Jokowi
Selasa, 16 Februari 2021 - 19:43 WIB
loading...
A
A
A
Khusus mengenai penanggulangan banjir dan longsor di Bodetabek-Punjur, Mendagri Tito Karnavian pun minta ada perhatian khusus. "Diperlukan adanya integrasi hulu, tengah, dan hilir yang melibatkan semua pihak," kata dia.
Baca Juga: Sah! Dana Abadi SWF RI Sudah Punya Direksi, Jokowi Umumkan Langsung
Oleh karena itu, Mendagri Tito menyebutkan, sebelumnya juga telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabek-Punjur Tahun 2020-2024 pada tanggal 2 Juni 2020 dengan metode electronic sign melalui video conference oleh 6 menteri, 3 gubernur, 4 bupati, dan 5 walikota. Ini menjadi aksi nyata pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi banjir Jabodetabek-Punjur.
Selain permasalahan banjir, isu Bodetabek-Punjur juga menyangkut ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, serta kemacetan.
Kang Emil mengusulkan agar dalam menjalankan percepatan pembangunan infrastruktur di Jabar dapat diiringi dengan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati agar dapat melengkapi dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jabar.
Baca Juga: Sah! Dana Abadi SWF RI Sudah Punya Direksi, Jokowi Umumkan Langsung
Oleh karena itu, Mendagri Tito menyebutkan, sebelumnya juga telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabek-Punjur Tahun 2020-2024 pada tanggal 2 Juni 2020 dengan metode electronic sign melalui video conference oleh 6 menteri, 3 gubernur, 4 bupati, dan 5 walikota. Ini menjadi aksi nyata pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi banjir Jabodetabek-Punjur.
Selain permasalahan banjir, isu Bodetabek-Punjur juga menyangkut ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, serta kemacetan.
Kang Emil mengusulkan agar dalam menjalankan percepatan pembangunan infrastruktur di Jabar dapat diiringi dengan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati agar dapat melengkapi dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jabar.
(nng)
Lihat Juga :
