Ombudsman: Pengawasan Prokes Transportasi Publik Berantakan

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyoroti fungsi pengawasan yang ada di transportasi Jabodetabek. Pasalnya pengawasan protokol kesehatan di transportasi Jabodetabek masih belum konsisten.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mengatakan masih ditemukan petugas yang aktif dan juga pasif dalam mengingatkan protokol kesehatan di transportasi. Oleh karena itu, dirinya menyebut pengawasan mengenai protokol kesehatan masih belum konsisten. "Fungsi pengawasan belum konsisten ada yang petugas yang aktif dan pasif," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (18/2/2021).

Baca Juga: Duh, Transjakarta dan KRL Kerap Langgar Kapasitas Penumpang

Salah satu contoh kasusnya adalah ketika ada penumpang yang tidak benar dalam menggunakan masker. Ada beberapa petugas yang menegur, namun ada juga yang membiarkan. "Kalau ada pengguna masker turun atau pakai scuba dibiarkan. Yang jelas-jelas tidak memakai masker masih ditegur. Tapi yang cara memakai maskernya tidak benar banyak yang dibiarkan," jelas Alvin Lie.

Contoh kasus lainnya adalah penerapan protokol kesehatan dalam menjaga jarak. Menurut Alvin Lie, masih terjadi antrian dan kerumunan yang terjadi di loket maupun ketika akan naik turun tangga. "Juga mengenai penjagaan jarak terutama ketika naik turun tangga, eskalator, antre di koridor dan loket tiket jadi masih ada kerumunan ketika calon penumpang antri di loket terutama di stasiun," kata Alvin Lie.



Temuan-temuan itu sendiri berdasarkan pantauan dari ORI selama tiga hari di 13 lokasi. Lokasi tersebut yakni Stasiun MRT Lebak Bulus, Stasiun Cikarang, Stasiun LRT Velodrom, Terminal Pinang Ranti, Stasiun Bogor, Terminal Ragunan, Stasiun Bogor-Jatinegara, Stasiun Sudirman-Bandara, Terminal Harmoni, Terminal Poris Plawad, dan Stasiun Tanah Abang-Maja.