Jalintim Sumsel jadi Proyek Percontohan Jalan Non Tol Skema KPBU
loading...
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pengerjaan proyek jalan lintas timur (Jalintim) Sumatera Selatan (Sumsel) akan segera dilaksanakan. Hal tersebut setelah tercapainya financial close proyek yang dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan availability payment (AP).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, perservasi ini merupakan proyek jalan non tol pertama yang menggunakan skema KPBU. Diharapkan jalan tol ini bisa menjadi percontoban yang baik untuk jalan non tol dengan menggunakan skema KPBU.
"Diharapkan proyek yang menjadi pilot project Jalan Non-Tol ini dapat selesai sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan manfaat dari proyek ini,” ujarnya dalam acara Financial Close Proyek KPBU Kegiatan Preservasi Jalintim Sumsel, Senin (22/2/2021).
( )
Proyek dengan estimasi biaya investasi kegiatan sebesar Rp916,4 miliar ini terdiri dari biaya konstruksi dan bunga selama konstruksi. Proyek ini memiliki masa konsesi selama 15 tahun yang terdiri dari 3 tahun masa konstruksi dan 12 tahun masa layanan.
Dalam proyek ini Bank Syariah Indonesia ditunjuk sebagai Mandated Lead Arranger (MLA) dalam pembiayaan sindikasi PT Jalintim Adhi Abipraya. Total plafon pembiayaan sindikasi yang akan disalurkan dalam proyek ini sebesar Rp644 miliar dengan jangka waktu pembiayaan selama 10 tahun.
Selain sebagai Mandated Lead Arranger (MLA) dalam pembiayaan sindikasi PT Jalintim Adhi Abipraya bersama PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Indonesia juga berperan sebagai Agen Fasilitas, Agen Escrow, dan Agen Jaminan pembiayaan sindikasi PT Jalintim Adhi Abipraya.
"Bentuk kerja sama proyek KPBU Jalintim Sumatera Selatan ini adalah DBOFMT (Design-Build-Finance-Operate-maintain-transfer) dengan pengembalian investasi melalui skema Availability Payment (AP)," kata Basuki.
( )
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap konsisten untuk melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur. Termasuk preservasi Jalintim Sumsel ini guna mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami sangat mengapesiasi kinerja pneyerapan belanja kementerian PUPR di mana Januari 2021 ini penyerapan Kementerian PUPR sudah Rp8,6 triliun,” jelasnya.
Luky menambahkan, pemerintah saat ini sedang fokus meningkatkan pemerataan pembangunan melalui innovative dan creative financing salah satunya melalui skema KPBU.
( )
Dengan skema KPBU ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan infrastruktur dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan oleh Pemerintah pada masa pandemi ini.
“Ini peningkatan luar biasa karena pada masa tahun lalu di Januari 2020 penyerapan hanya Rp1,6 triliun jadi peningkatan 5x kali lipat. Jangan lupa ini dilakukan di masa pandemi,” kata Luky.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, perservasi ini merupakan proyek jalan non tol pertama yang menggunakan skema KPBU. Diharapkan jalan tol ini bisa menjadi percontoban yang baik untuk jalan non tol dengan menggunakan skema KPBU.
"Diharapkan proyek yang menjadi pilot project Jalan Non-Tol ini dapat selesai sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan manfaat dari proyek ini,” ujarnya dalam acara Financial Close Proyek KPBU Kegiatan Preservasi Jalintim Sumsel, Senin (22/2/2021).
( )
Proyek dengan estimasi biaya investasi kegiatan sebesar Rp916,4 miliar ini terdiri dari biaya konstruksi dan bunga selama konstruksi. Proyek ini memiliki masa konsesi selama 15 tahun yang terdiri dari 3 tahun masa konstruksi dan 12 tahun masa layanan.
Dalam proyek ini Bank Syariah Indonesia ditunjuk sebagai Mandated Lead Arranger (MLA) dalam pembiayaan sindikasi PT Jalintim Adhi Abipraya. Total plafon pembiayaan sindikasi yang akan disalurkan dalam proyek ini sebesar Rp644 miliar dengan jangka waktu pembiayaan selama 10 tahun.
Selain sebagai Mandated Lead Arranger (MLA) dalam pembiayaan sindikasi PT Jalintim Adhi Abipraya bersama PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Indonesia juga berperan sebagai Agen Fasilitas, Agen Escrow, dan Agen Jaminan pembiayaan sindikasi PT Jalintim Adhi Abipraya.
"Bentuk kerja sama proyek KPBU Jalintim Sumatera Selatan ini adalah DBOFMT (Design-Build-Finance-Operate-maintain-transfer) dengan pengembalian investasi melalui skema Availability Payment (AP)," kata Basuki.
( )
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap konsisten untuk melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur. Termasuk preservasi Jalintim Sumsel ini guna mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami sangat mengapesiasi kinerja pneyerapan belanja kementerian PUPR di mana Januari 2021 ini penyerapan Kementerian PUPR sudah Rp8,6 triliun,” jelasnya.
Luky menambahkan, pemerintah saat ini sedang fokus meningkatkan pemerataan pembangunan melalui innovative dan creative financing salah satunya melalui skema KPBU.
( )
Dengan skema KPBU ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan infrastruktur dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan oleh Pemerintah pada masa pandemi ini.
“Ini peningkatan luar biasa karena pada masa tahun lalu di Januari 2020 penyerapan hanya Rp1,6 triliun jadi peningkatan 5x kali lipat. Jangan lupa ini dilakukan di masa pandemi,” kata Luky.
(ind)
Explore More