Ternyata, Tanah Masyarakat Dipantau dan Dievaluasi Pemerintah
Selasa, 23 Februari 2021 - 14:24 WIB
loading...
A
A
A
Pramusinto menambahkan, pemantauan dan evaluasi hak atas tanah ini juga masih sejalan dengan diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja. Sebab, ada dua peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi hak atas tanah.
Pertama adalah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Dalam PP ini, diamanatkan untuk mengendalikan dan mengawasi hak atas tanah. ( Baca juga:6 Jam Surut, Wagub DKI: Penanganan Banjir di Jakarta Lebih Baik dari Daerah Lain )
“Di dalam PP 18 ini diamanatkan untuk mengendalikan dan mengawasi hak pengelolaan. Jadi ada pasal yang menyebutkan pengendalian dan pengawasan hak pengelolaan,” jelasnya.
Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Di dalam PP 20, itu terkait dengan inventarisasi tanah terindikasi terlantar bersumber dari hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah.
“Dalam PP dua ini diamanatkan kembali untuk dibuat permennya atau peraturan pelaksana dari PP ini. Sehingga kami sekarang sedang menyiapkan untuk amanat dari 2 PP menyiapkan rapermen tentang pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan hak pengelolaan,” jelas Pramusinto.
Pertama adalah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Dalam PP ini, diamanatkan untuk mengendalikan dan mengawasi hak atas tanah. ( Baca juga:6 Jam Surut, Wagub DKI: Penanganan Banjir di Jakarta Lebih Baik dari Daerah Lain )
“Di dalam PP 18 ini diamanatkan untuk mengendalikan dan mengawasi hak pengelolaan. Jadi ada pasal yang menyebutkan pengendalian dan pengawasan hak pengelolaan,” jelasnya.
Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Di dalam PP 20, itu terkait dengan inventarisasi tanah terindikasi terlantar bersumber dari hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah.
“Dalam PP dua ini diamanatkan kembali untuk dibuat permennya atau peraturan pelaksana dari PP ini. Sehingga kami sekarang sedang menyiapkan untuk amanat dari 2 PP menyiapkan rapermen tentang pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan hak pengelolaan,” jelas Pramusinto.
(uka)
Lihat Juga :
