Sampai Januari, Sri Mulyani Sudah Tarik Utang Rp165,8 Triliun
Selasa, 23 Februari 2021 - 17:45 WIB
loading...
Pemerintah hingga akhir Januari 2021 telah menarik utang sebesar Rp165,8 triliun. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pembiayaan utang hingga akhir Januari 2021 mencapai Rp165,8 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan utang ini naik dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp68,2 triliun.
Baca Juga: Tenang-Tenang! Sri Mulyani Sebut Utang RI Masih 'Ringan'
"Sampai 31 Januari 2021, pembiayaan utang Rp165,8 triliun, karena defisit Januari ini naik tajam dibandingkan Januari 2020 itu belum direvisi, makanya kalau dilihat issuance SBN masih rendah," kata Sri Mulyani secara virtual, Selasa (23/2/2021).
Dia mengatakan, pembiayaan utang selama bulan lalu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp169,7 triliun atau naik 135 persen dibandingkan Januari 2020. Penerbitan SBN ini sudah 14,1% dari target dalam APBN 2021 sebesar Rp1.207,3 triliun.
"Untuk pembiayaan investasi kita juga akan melakukannya secara hati-hati. Pencairan dari PMN akan dilakukan sekarang secara sangat terukur dan prudent dengan koordinasi dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis," bebernya.
Baca Juga: Tenang-Tenang! Sri Mulyani Sebut Utang RI Masih 'Ringan'
"Sampai 31 Januari 2021, pembiayaan utang Rp165,8 triliun, karena defisit Januari ini naik tajam dibandingkan Januari 2020 itu belum direvisi, makanya kalau dilihat issuance SBN masih rendah," kata Sri Mulyani secara virtual, Selasa (23/2/2021).
Dia mengatakan, pembiayaan utang selama bulan lalu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp169,7 triliun atau naik 135 persen dibandingkan Januari 2020. Penerbitan SBN ini sudah 14,1% dari target dalam APBN 2021 sebesar Rp1.207,3 triliun.
"Untuk pembiayaan investasi kita juga akan melakukannya secara hati-hati. Pencairan dari PMN akan dilakukan sekarang secara sangat terukur dan prudent dengan koordinasi dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis," bebernya.
Lihat Juga :
