Rizal Ramli Sentil Sri Mulyani: Pajakin Printilan, Kurangi Pajak yang Besar dan Asing

Sabtu, 27 Februari 2021 - 15:13 WIB
loading...
Rizal Ramli Sentil Sri...
Rizal Ramli menyentil kebijakan pajak era Sri Mulyani yang menurutnya dampak dari kebijakan Menkeu Terbalik. Pajakin rakyat kecil sing printil, kurangi pajak, dan tax holiday untuk yang besar-besar dan asing. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Disparitas antara-orang kaya dan miskin di Indonesia yang semakin besar di tengah pandemik Covid-19 sudah dapat diprediksi oleh begawan ekonomi Rizal Ramli . Hal itu terlihat dari kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang hanya berpihak pada orang kaya.

Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu menyoroti kebijakan pungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Di mana pajak justru terus-terusan menyasar komoditas rakyat kecil. Sementara komoditas besar tidak disentuh.

Sejak tiga tahun lalu, Rizal Ramli mengkritik tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atau PPh pasal 22 untuk 1.147 komoditas impor. Sebab, komoditas itu hanya ecek-ecek, atau sing printil (yang kecil-kecil) dalam istilah Rizal Ramli.

Disebut sing printil karena pungutan pajak ini hanya menyasar para pengusaha menengah. Sementara pungutan pajak untuk impor 10 besar komoditas inti malah relatif lebih rendah, seperti komputer, mesin, elektrikal, dan equipment (perlengkapan), besi, dan baja.

Alhasil sebut Rizal Ramli, dampak dari kebijakan Menteri Sri Mulyani itu membuat mereka yang kaya menjadi semakin kaya. Bahkan faktanya sebuah lembaga konsultan berbasis di London, Knight Frankmerilis mengungkapkan, bahwa Indonesia akan mengalami kenaikan jumlah orang dengan kekayaan sangat tinggi atau crazy rich selama lima tahun ke depan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DJP Gandeng Babinsa...
DJP Gandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak: Hanya Pendamping, Tak Perlu Khawatir
Era Coretax Didorong...
Era Coretax Didorong Jadi Momentum Reformasi Pemotongan Pajak Penghasilan
Soal Hapus Pajak JHT,...
Soal Hapus Pajak JHT, Purbaya Masih Tunggu Data BPJS Ketenagakerjaan
Cara Mengajukan Pembetulan...
Cara Mengajukan Pembetulan Data PBB-P2 secara Online, Simak Syarat dan Tahapannya
Purbaya dan Said Iqbal...
Purbaya dan Said Iqbal Mau Makan Siang Bareng Besok, Ada Apa?
Dorong Budaya Taat Pajak,...
Dorong Budaya Taat Pajak, Bapenda DKI Jakarta Beri Apresiasi Wajib Pajak PKB Teladan
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Punya KTP DKI dan Beli...
Punya KTP DKI dan Beli Rumah Pertama? Ini Syarat Dapat Diskon BPHTB 50 Persen
Menlu Iran: Israel Gunakan...
Menlu Iran: Israel Gunakan Uang Pajak AS untuk Bungkam Kritikus AS
Rekomendasi
Mendagri Harapkan Lulusan...
Mendagri Harapkan Lulusan IPDN Jadi Agen Perubahan ASN
Apa Itu Kokushobi? Cuaca...
Apa Itu Kokushobi? Cuaca Ekstrem yang Terjadi Pertama Kalinya di Jepang
Penjelasan Menteri PU...
Penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang Isu Tak Mau Salaman dengan Bawahan dan Pakai Private Jet
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
Infografis
Bagher Ghalibaf, Negosiator...
Bagher Ghalibaf, Negosiator Iran dan Tangan Kanan Mojtaba yang Mampu Tundukkan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved