Dear Pak Jokowi, Pengusaha Nunggu Giliran Vaksinasi

JAKARTA - Pemerintah direncanakan akan mendistribusikan vaksin mandiri atau gotong royong pada bulan ini. Adapun jumlah vaksin yang disediakan untuk vaksinasi mandiri ini adalah sebanyak 3,5 juta dosis.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, vaksinasi mandiri ini lebih kepada desakan dari pengusaha untuk mendapatkan prioritas. Mengingat, jika menunggu giliran vaksinasi gratis dianggap terlalu lama.

"Persoalan mendasar adanya vaksin mandiri lebih ke desakan dari pengusaha agar mendapat prioritas karena menunggu giliran tahap vaksin gratis dianggap terlalu lama," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (1/3/2021).

Baca Juga: Resmikan KRL Jogja-Solo, Jokowi: Lebih Cepat & Hemat

Sementara, jika permasalahannya adalah masalah kekurangan anggaran seharusnya tidak menjadi masalah bagi pemerintah. Karena permasalahan tersebut bisa ditutupi dengan melakukan realokasi dari belanja yang dianggap kurang penting.

"Sebenarnya kalau argumen soal anggaran bisa dibantah dengan cara lakukan realokasi dari belanja yang kurang urgen seperti infrastruktur," jelasnya.

Salah satunnya yang bisa dilakukan realokasi adalah belanja infrastruktur. Apalagi, anggaran belanja infrastrutkur cukup besar di mana angkanya mencapai Ro414 triliun. Artinya, jika dipangkas 40% atau sebesar Rp165 Triliun sudah sangat cukup. Bhima juga menyebut pemerintah masih memiliki ruang perubahan belanja yang memungkinkan untuk dilakukan.



"Belanja infrastruktur sendiri angka nya Rp414 triliun. Sementara pemangkasan 40% belanja infrastruktur atau sebesar Rp165 triliun dinilai lebih dari cukup untuk tambal biaya vaksinasi hingga mencapai target kekebalan komunitas ruang perubahan belanja masih dimungkinkan,” jelasnya.