Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Gaji Said Aqil Siroj sebagai Komisaris Utama PT KAI Disalurkan untuk Sedekah
loading...
Kiai Said Aqil Siroj berkomitmen gajinya sebagai Komisaris PT KAI akan digunakan untuk sedekah dan ditegaskan akan tetap kritis kepada pemerintah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kiai Said Aqil Siroj berkomitmen gajinya sebagai Komisaris PT KAI akan digunakan untuk sedekah. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Pribadi KH. Said Aqil Siroj yakni Muchamad Nabil Haroen yang juga memastikan, akan tetap selalu mengkritisi pemerintah.
"Kiai Said berkomitmen bahwa gaji sebagai Komisaris PT KAI akan digunakan untuk sedekah. Tentu saja, Kiai Said selama ini juga getol mengkampanyekan filantropi, di antaranya melalui NUCare-Lazisnu," Muchamad Nabil Haroen dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).
Lebih lanjut Ia menerangkan, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj bukan tipikal orang yang mencari jabatan. Dimana Ia sudah punya kegiatan yang publik ketahui, mengurus pesantren, NU dan merawat ummat. Kiprah Kiai Said tidak lagi diragukan, gagasan dan pemikirannya juga ditunggu publik.
Selama ini, Kiai Said dikenal orang yang sangat gigih dalam menjaga keutuhan NKRI. Kiai Said berada di barisan pertama melawan pihak-pihak yang mengancam keamanan negara. Bahkan, Kiai Said juga sering mengkritik pemerintah, jika terlalu condong kepada kelompok oligarki. Publik juga masih sangat ingat, Kiai Said sering mengkritik ketimpangan ekonomi, dan menyeru agar para pengusaha-pengusaha dan sekaligus juga pemerintah untuk merangkul warga miskin dan pengusaha kecil.
Penunjukan Kiai Said sebagai Komisaris Utama PT KAI, menurut Muchamad Nabil Haroen yang juga sebagai Koordinator Sekretaris Pribadi Ketua Umum PBNU tidak mengubah kritik beliau kepada pemerintah. Kiai Said tetap akan kritis, terutama atas hal-hal yang dianggap menyimpang dari kemaslahatan public (mashlahah ‘ammah).
"Kritik-kritik Kiai Said jelas bertumpu kepada kaidah yang jelas, yakni kaidah-kaidah Islam dalam hal untuk membangun kesejahteraan publik. Sebaliknya, Kiai Said juga akan mendukung pemerintah dalam program-program yang membela rakyat kecil dan public secara umum. Sesuai kaidah, tasharruful imam ‘ala ar-raiyyah manuthun bil mashlahah, kebijakan para pemimpin seharusnya bertumpu kepada kemaslahatan publik," paparnya.
"Kiai Said berkomitmen bahwa gaji sebagai Komisaris PT KAI akan digunakan untuk sedekah. Tentu saja, Kiai Said selama ini juga getol mengkampanyekan filantropi, di antaranya melalui NUCare-Lazisnu," Muchamad Nabil Haroen dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).
Lebih lanjut Ia menerangkan, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj bukan tipikal orang yang mencari jabatan. Dimana Ia sudah punya kegiatan yang publik ketahui, mengurus pesantren, NU dan merawat ummat. Kiprah Kiai Said tidak lagi diragukan, gagasan dan pemikirannya juga ditunggu publik.
Selama ini, Kiai Said dikenal orang yang sangat gigih dalam menjaga keutuhan NKRI. Kiai Said berada di barisan pertama melawan pihak-pihak yang mengancam keamanan negara. Bahkan, Kiai Said juga sering mengkritik pemerintah, jika terlalu condong kepada kelompok oligarki. Publik juga masih sangat ingat, Kiai Said sering mengkritik ketimpangan ekonomi, dan menyeru agar para pengusaha-pengusaha dan sekaligus juga pemerintah untuk merangkul warga miskin dan pengusaha kecil.
Penunjukan Kiai Said sebagai Komisaris Utama PT KAI, menurut Muchamad Nabil Haroen yang juga sebagai Koordinator Sekretaris Pribadi Ketua Umum PBNU tidak mengubah kritik beliau kepada pemerintah. Kiai Said tetap akan kritis, terutama atas hal-hal yang dianggap menyimpang dari kemaslahatan public (mashlahah ‘ammah).
"Kritik-kritik Kiai Said jelas bertumpu kepada kaidah yang jelas, yakni kaidah-kaidah Islam dalam hal untuk membangun kesejahteraan publik. Sebaliknya, Kiai Said juga akan mendukung pemerintah dalam program-program yang membela rakyat kecil dan public secara umum. Sesuai kaidah, tasharruful imam ‘ala ar-raiyyah manuthun bil mashlahah, kebijakan para pemimpin seharusnya bertumpu kepada kemaslahatan publik," paparnya.
(akr)
Explore More