Menko Airlangga Ungkap Enam Stimulus Bangkitkan UMKM
loading...
A
A
A
GUBENG - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) untuk kembali bangkit. Untuk itu pemerintah memberi dukungan melalui kebijakan enam stimulus ekonomi .
Upaya pemerintah untuk membangkitkan UMKM tidak lepas dari data bahwa 99% seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia sangat terdampak oleh pandemi. UMKM sendiri memiliki konstribusi besarterhadap PDB Indonesia yakni sebesar 61%. Karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor UMKM sebesar Rp184,3 Triliun.
"Dukungan UMKM dan pembiayaan koperasi diberikan dalam bentuk enam stimulus, yaitu subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit, dan dukungan lainnya," ujar Menko Airlangga saat diskusi di Universitas Airlangga (UNAIR).
Lebih lanjut, dalam program kredit usaha rakyat, pemerintah memberikan perpanjangan subsidi bunga sebesar 3 persen selama enam bulan, penundaan angsuran pokok, relaksasi kebijakan KUR, dan secara khusus kepada ibu rumah tangga dan mereka yang terkena PHK, pemerintah memberikan KUR Super Mikro.
"Bantuan lain yang diberikan adalah Banpres Produksi Usaha Mikro bagi pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan dan program ini diperluas tahun 2021 ini," ujarnya.
Pemerintah juga menjalankan kebijakan semi bansos Kartu Prakerja yang dimanfaatkan oleh pekerja sektor UMKM terdampak pandemi melalui berbagai pelatihan, reskilling, dan upskilling.
“Melalui UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, termasuk koperasi dan UMK, sehingga mereka dapat naik kelas,” ucap Menko Airlangga.
Strategi Pendukung
Sementara itu pemerintah juga mempersiapkan beberapa strategi lainnya guna mendukung pelaku UMKM kembali bangkit dari pandemi, diantaranya pemerintah akan memulihkan kepercayaan publik dengan melakukan vaksinasi yang secara bersamaan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro di Jawa dan Bali.
Situasi pandemi yang berangsur membaik ini, kata Menko Airlangga, menjadi momen pemerintah untuk mendorong sektor UMKM bertransformasi ke pasar digital. Ditambah sejak gerakan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, terjadi peningkatan signifikan jumlah pelaku usaha yang terhubung dengan platform digital.
"Hingga akhir 2020, gerakan ini berhasil menambah 3,7 juta unit UMKM yang masuk dalam ekosistem digital. Total pelaku UMKM yang sudah onboarding atau terhubung platform online sekitar 11,7 juta unit UMKM. Kita berharap momentum ini terus kita jaga untuk mengembalikan pemulihan ekonomi nasional," tutup Menko Airlangga.
Acara Forum Diskusi Publik ini juga dihadiri secara daring oleh Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Dian Agustia, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.
Sebagai narasumber diskusi adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rudi Purwono, dan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Andrio Himawan Wahyu.
Upaya pemerintah untuk membangkitkan UMKM tidak lepas dari data bahwa 99% seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia sangat terdampak oleh pandemi. UMKM sendiri memiliki konstribusi besarterhadap PDB Indonesia yakni sebesar 61%. Karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor UMKM sebesar Rp184,3 Triliun.
"Dukungan UMKM dan pembiayaan koperasi diberikan dalam bentuk enam stimulus, yaitu subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit, dan dukungan lainnya," ujar Menko Airlangga saat diskusi di Universitas Airlangga (UNAIR).
Lebih lanjut, dalam program kredit usaha rakyat, pemerintah memberikan perpanjangan subsidi bunga sebesar 3 persen selama enam bulan, penundaan angsuran pokok, relaksasi kebijakan KUR, dan secara khusus kepada ibu rumah tangga dan mereka yang terkena PHK, pemerintah memberikan KUR Super Mikro.
"Bantuan lain yang diberikan adalah Banpres Produksi Usaha Mikro bagi pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan dan program ini diperluas tahun 2021 ini," ujarnya.
Pemerintah juga menjalankan kebijakan semi bansos Kartu Prakerja yang dimanfaatkan oleh pekerja sektor UMKM terdampak pandemi melalui berbagai pelatihan, reskilling, dan upskilling.
“Melalui UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, termasuk koperasi dan UMK, sehingga mereka dapat naik kelas,” ucap Menko Airlangga.
Strategi Pendukung
Sementara itu pemerintah juga mempersiapkan beberapa strategi lainnya guna mendukung pelaku UMKM kembali bangkit dari pandemi, diantaranya pemerintah akan memulihkan kepercayaan publik dengan melakukan vaksinasi yang secara bersamaan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro di Jawa dan Bali.
Situasi pandemi yang berangsur membaik ini, kata Menko Airlangga, menjadi momen pemerintah untuk mendorong sektor UMKM bertransformasi ke pasar digital. Ditambah sejak gerakan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, terjadi peningkatan signifikan jumlah pelaku usaha yang terhubung dengan platform digital.
"Hingga akhir 2020, gerakan ini berhasil menambah 3,7 juta unit UMKM yang masuk dalam ekosistem digital. Total pelaku UMKM yang sudah onboarding atau terhubung platform online sekitar 11,7 juta unit UMKM. Kita berharap momentum ini terus kita jaga untuk mengembalikan pemulihan ekonomi nasional," tutup Menko Airlangga.
Acara Forum Diskusi Publik ini juga dihadiri secara daring oleh Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Dian Agustia, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.
Sebagai narasumber diskusi adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rudi Purwono, dan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Andrio Himawan Wahyu.
(akr)