Mangkrak 15 Tahun, DPR Desak Pemenang Lelang Segera Bangun Pipa Gas Cirebon-Semarang
Selasa, 16 Maret 2021 - 14:08 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi VII DPR RI mendesak Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar pemenang lelang yang ditunjuk dapat segera melakukan pembangunan ruas transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan mempertimbangkan tol fee yang kompetitif.
Seperti diketahui, pembangunan proyek pipa gas Cirebon-Semarang telah mangkrak selama 15 tahun. Proyek ini awalnya digarap oleh PT Rekayasa Industri (Rekind) sebagai pemenang lelang pertama. Namun, BPH Migas masih menunggu kepastian PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) sebagai pemenang kedua dalam proses lelang pada tahun 2006 silam. ( Baca juga:Siap-siap Kepala Daerah! Patuhi Aturan Upah Minimum dari Menaker )
Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengatakan, mangkraknya proyek tersebut selama 15 tahun disebabkan oleh kepastian pasokan gas. Dia menilai, asumsi pasokan gas pada 15 tahun lalu dengan sekarang tentu berbeda karena sumber gas yang digunakan sudah sangat jauh berubah.
"Setelah mundur 15 tahun tentu asumsinya berbeda. Kalau asumsinya berbeda maka rencana pembangunan dan lain-lain berbeda. Maka tidak logis kalau tender 15 tahun yang lalu dijadikan sebagai penunjukkan sekarang," ujarnya, dalam rapat dengan pendapat, Senin (15/3).
Dia menekankan pentingnya jaminan kepastian pasokan gas. Sebelum ada jaminan tersebut, maka sebaiknya jangan diputuskan akan dibangun. "Jangan sampai sudah dibangun, gasnya tidak ada. Walaupun sudah dibangun swasta, tetap negara yang rugi," imbuhnya.
Seperti diketahui, pembangunan proyek pipa gas Cirebon-Semarang telah mangkrak selama 15 tahun. Proyek ini awalnya digarap oleh PT Rekayasa Industri (Rekind) sebagai pemenang lelang pertama. Namun, BPH Migas masih menunggu kepastian PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) sebagai pemenang kedua dalam proses lelang pada tahun 2006 silam. ( Baca juga:Siap-siap Kepala Daerah! Patuhi Aturan Upah Minimum dari Menaker )
Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengatakan, mangkraknya proyek tersebut selama 15 tahun disebabkan oleh kepastian pasokan gas. Dia menilai, asumsi pasokan gas pada 15 tahun lalu dengan sekarang tentu berbeda karena sumber gas yang digunakan sudah sangat jauh berubah.
"Setelah mundur 15 tahun tentu asumsinya berbeda. Kalau asumsinya berbeda maka rencana pembangunan dan lain-lain berbeda. Maka tidak logis kalau tender 15 tahun yang lalu dijadikan sebagai penunjukkan sekarang," ujarnya, dalam rapat dengan pendapat, Senin (15/3).
Dia menekankan pentingnya jaminan kepastian pasokan gas. Sebelum ada jaminan tersebut, maka sebaiknya jangan diputuskan akan dibangun. "Jangan sampai sudah dibangun, gasnya tidak ada. Walaupun sudah dibangun swasta, tetap negara yang rugi," imbuhnya.
Lihat Juga :
