Soal Paspor Vaksin, Etika & Privasi Masih Jadi Kendala
Rabu, 17 Maret 2021 - 17:31 WIB
loading...
Ilustrasi. FOTO/ABC News
A
A
A
JAKARTA - Tak hanya di China, di beberapa negara lain juga sudah meluncurkan paspor vaksin digital, termasuk Israel, yang sejauh ini memiliki angka vaksinasi tertinggi di dunia. Februari lalu, Pemerintah Israel memperkenalkan 'paspor hijau' digital, sertifikat inokulasi yang memberikan keleluasaan pada warga yang sudah divaksinasi.
Dilansir dari ABC News, warga Israel yang telah divaksi diizinkan mengunjungi tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi warga yang belum divaksinasi, seperti bar, hotel, kolam renang dan gym. Meski begitu, skema serupa masih belum dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa karena adanya perdebatan etis terkait ketidaksetaraan dan data pribadi.
Baca Juga: WHO Tolak Ide Penerbitan Paspor Vaksin untuk Pelancong Internasional
Namun Inggris dan Amerika Serikat, dua negara yang juga sudah melakukan vaksinasi besar-besaran, belum ada aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Di Inggris, penambahan informasi warga ke dalam aplikasi Sistem Layanan Kesehatan Nasional (NHS) telah ditolak oleh 200.000 warganya melalui petisi, sehingga memaksa parlemen untuk memperdebatkannya kembali.
Menurut laporan BBC, warga yang menolak mengatakan tindakan ini akan menciptakan masyarakat dua kelas di mana beberapa orang dapat mengakses bantuan dan merasakan kebebasan, sementara yang lainnya tidak, terutama kaum marginal.
Dilansir dari ABC News, warga Israel yang telah divaksi diizinkan mengunjungi tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi warga yang belum divaksinasi, seperti bar, hotel, kolam renang dan gym. Meski begitu, skema serupa masih belum dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa karena adanya perdebatan etis terkait ketidaksetaraan dan data pribadi.
Baca Juga: WHO Tolak Ide Penerbitan Paspor Vaksin untuk Pelancong Internasional
Namun Inggris dan Amerika Serikat, dua negara yang juga sudah melakukan vaksinasi besar-besaran, belum ada aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Di Inggris, penambahan informasi warga ke dalam aplikasi Sistem Layanan Kesehatan Nasional (NHS) telah ditolak oleh 200.000 warganya melalui petisi, sehingga memaksa parlemen untuk memperdebatkannya kembali.
Menurut laporan BBC, warga yang menolak mengatakan tindakan ini akan menciptakan masyarakat dua kelas di mana beberapa orang dapat mengakses bantuan dan merasakan kebebasan, sementara yang lainnya tidak, terutama kaum marginal.
Lihat Juga :
