Industri Rokok Tidak Terkecuali Ikut Terdampak Wabah Covid-19
Selasa, 19 Mei 2020 - 19:14 WIB
loading...
Gabungan Pabrik Rokok (Gapero) mengakui bahwa Covid-19 berdampak ke industri rokok, khususnya terkait pada aktifitas produksi dan penjualan produk rokok. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pandemi COVID-19 telah menganggu program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya, dengan merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau pada 18 Oktober 2019.
PMK menyebutkan, pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau sebesar 23%. Selain itu juga menaikan harga jual eceran (HJE) sebesar 35%. Kenaikan tersebut adalah yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir dan kondisinya diperparah dengan adanya pandemik COVID-19. Adanya kenaikkan cukai berdampak pada semakin meningkatkan harga rokok per batang maupun per bungkus. Sehingga masyarkat mengurangi konsumsi rokok.
“Teorinya, pemerintah ingin membatasi konsumsi masyarakat terhadap rokok. Harga jual rokok meningkat tinggi baik per batang maupun per bungkus sehingga masyarakat menghentikan konsumsi rokok. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Akibatnya masyarakat beralih ke rokok yang lebih murah dengan kadar nikotin tinggi,” ungkap Ketua Gabungan Pabrik Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar di Jakarta, Selasa (19/5/2020).
Lebih lanjut Ia mengakui, kenaikan cukai dan HJE Rokok masing masing sebesar 23 dan 35% tersebut telah mengurangi produksi dan penjualan produk rokok sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga mengakibatkan perubahan pola konsumen beralih ke rokok yang terjangkau harganya, dan yang dikhawatirkan mereka beralih ke rokok illegal. Akibatnya jika tujuan PMK No. 152/2019 adalah untuk kesehatan, ternyata tidak tepat.
Akibatnya rokok illegal tersebut semakin marak dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan tidak tercapai. Sebaliknya rokok legal berkurang sebesar 15% atau lebih parah karena dampak COVID19. Itu berarti pendapatan pemerintah dari cukai rokok pun berkurang sebesar 15%.
PMK menyebutkan, pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau sebesar 23%. Selain itu juga menaikan harga jual eceran (HJE) sebesar 35%. Kenaikan tersebut adalah yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir dan kondisinya diperparah dengan adanya pandemik COVID-19. Adanya kenaikkan cukai berdampak pada semakin meningkatkan harga rokok per batang maupun per bungkus. Sehingga masyarkat mengurangi konsumsi rokok.
“Teorinya, pemerintah ingin membatasi konsumsi masyarakat terhadap rokok. Harga jual rokok meningkat tinggi baik per batang maupun per bungkus sehingga masyarakat menghentikan konsumsi rokok. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Akibatnya masyarakat beralih ke rokok yang lebih murah dengan kadar nikotin tinggi,” ungkap Ketua Gabungan Pabrik Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar di Jakarta, Selasa (19/5/2020).
Lebih lanjut Ia mengakui, kenaikan cukai dan HJE Rokok masing masing sebesar 23 dan 35% tersebut telah mengurangi produksi dan penjualan produk rokok sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga mengakibatkan perubahan pola konsumen beralih ke rokok yang terjangkau harganya, dan yang dikhawatirkan mereka beralih ke rokok illegal. Akibatnya jika tujuan PMK No. 152/2019 adalah untuk kesehatan, ternyata tidak tepat.
Akibatnya rokok illegal tersebut semakin marak dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan tidak tercapai. Sebaliknya rokok legal berkurang sebesar 15% atau lebih parah karena dampak COVID19. Itu berarti pendapatan pemerintah dari cukai rokok pun berkurang sebesar 15%.
Lihat Juga :
